DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Kerja sama antardaerah antara Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki tahap implementasi. Ketiga provinsi menyepakati rencana aksi yang memprioritaskan lima sektor strategis, yakni perencanaan, transportasi, perdagangan dan industri, energi, serta pariwisata.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Rencana Aksi Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Penandatanganan berlangsung di Ruang Pertemuan Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan itu disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo. Pada kesempatan yang sama, turut ditandatangani kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, rencana aksi tersebut merupakan langkah konkret untuk menindaklanjuti nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah disepakati oleh ketiga provinsi.

Menurutnya, penyusunan rencana aksi menjadi penting agar kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan terukur.

Rencana aksi itu memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, target yang hendak dicapai, serta pembagian tugas masing-masing pihak. Karena itu, Koster mengapresiasi keterlibatan OPD dari ketiga provinsi dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan kerja sama.

Ia berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar bagi ketiga daerah untuk membangun sinergi dan memperkuat potensi masing-masing, khususnya pada lima sektor yang telah ditetapkan sebagai prioritas.

Koster juga menekankan pentingnya merawat ikatan sejarah antara Bali, NTB, dan NTT. Ia mengingatkan bahwa ketiga provinsi memiliki keterkaitan historis yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.

Meski kini menjadi provinsi dengan pemerintahan masing-masing, menurut Koster, kedekatan sejarah dan hubungan antarmasyarakat perlu terus dijaga. Ikatan tersebut dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan kawasan.

Ia bahkan berharap pola kerja sama regional Bali–NTB–NTT dapat menjadi contoh sinergi antardaerah di tingkat nasional, meskipun memiliki perbedaan latar belakang budaya maupun politik.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut kerja sama tiga provinsi tersebut mendapat perhatian di tingkat nasional. Namun, ia mengingatkan agar kolaborasi tidak berhenti pada penandatanganan dokumen atau kesepakatan formal.

Menurut Iqbal, kerja sama harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Solidaritas antardaerah, kata dia, juga telah terlihat dalam respons bersama ketika terjadi gempa bumi di Flores.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo menyatakan kesiapan pemerintah daerahnya untuk menindaklanjuti rencana aksi tersebut. Ia menyebut kerja sama Bali–NTB–NTT telah menunjukkan perkembangan sejak nota kesepahaman ditandatangani para gubernur pada 3 November 2025.

Fransiskus juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bali dan NTB kepada masyarakat NTT setelah gempa bumi yang melanda Flores pada Agustus 2026.

Rencana aksi yang kini disepakati menjadi tahapan lanjutan dari pertemuan dan kesepakatan sebelumnya di Golo Mori, Labuan Bajo, pada 28 Januari 2026. Dengan masuknya kerja sama ke tahap implementasi, ketiga provinsi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah sekaligus mengoptimalkan potensi regional melalui lima sektor prioritas tersebut.