Parta: Lima Alasan Dukung HMP

DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, membeberkan lima alasan dirinya ikut menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, menurut Parta, polemik itu sudah menguras energi bangsa.

“Dari hari ke hari, ruang publik dipenuhi urusan ijazah, dan energi bangsa terkuras karenanya. Situasi ini tidak produktif, baik bagi pembangunan maupun bagi pendidikan politik masyarakat,” kata Parta, Rabu, 11 November 2026.

Alasan kedua, menurut Parta, HMP merupakan hak yang memang dimiliki anggota dan lembaga DPR. “Saya menggunakan hak konstitusional saya sebagai anggota DPR,” ujarnya.

Ketiga, Parta menyebut HMP diajukan untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurut dia, menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran. Karena batas waktu gugatan hasil pemilu telah lewat, kata Parta, MK menyatakan perkara itu bukan lagi kewenangannya dan menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang, yakni DPR.

Alasan keempat adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026. Menurut Parta, putusan itu menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Kelima, Parta menjelaskan makna frasa batal demi hukum, yang dalam istilah hukum disebut null and void atau van rechtswege nietig. “Artinya, suatu perbuatan hukum, perjanjian, atau dokumen dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal,” katanya.

“Itulah alasan saya ikut menandatangani usulan hak menyatakan pendapat,” ujar Parta.

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak ini antara lain dapat digunakan untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.