DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen saat menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Enam lokasi tersebut terdiri dari dua kantor dan empat rumah, termasuk kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Sumut.

Penggeledahan dilakukan penyidik KPK secara maraton selama dua hari, yakni Senin-Selasa (9-10/11/2026). Dua kantor yang digeledah merupakan kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.

Sementara empat rumah yang menjadi sasaran penggeledahan terdiri dari dua rumah pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut.

Baca juga :  KPK Sita Rp610 Juta Hasil Pemerasan Bupati Cilacap untuk THR Lebaran

“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Budi mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi proyek jalan tersebut.

“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan tujuh di antaranya telah ditahan.

“Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, dimana tujuh orang diantaranya telah dilakukan penahanan,” tutur Budi.

Baca juga :  KPK Kini Bisa Bertukar Data Pengaduan Dengan 21 Kementerian/Lembaga

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.

Dalam pengembangan perkara, KPK kemudian menetapkan delapan tersangka baru pada 30 September 2026. Mereka diduga terlibat praktik pemberian dan penerimaan komitmen fee terkait proyek-proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023-2025.

Tujuh tersangka yang telah ditahan yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmansyah Putra alias Dadam, Manaek Manalu, dan Munson Ponter Paulus. Sementara satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum memenuhi panggilan penyidik saat itu.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, komitmen fee diduga dibagikan berdasarkan jenjang jabatan. Kepala BBPJN dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) diduga masing-masing mendapat jatah 4 persen. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga memperoleh 1-1,5 persen.

Baca juga :  Eks Menhub Budi Karya Mangkir dari Sidang Banding Kasus Suap DJKA

Adapun bendahara dan kelompok kerja (pokja) diduga masing-masing mendapatkan bagian sebesar 0,5 persen.

Dari praktik tersebut, para pihak diduga menerima uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp270 juta hingga Rp3,49 miliar. T. Rahmansyah Putra alias Dadam disebut sebagai pihak yang menerima nominal terbesar.

Selain itu, KPK sebelumnya juga telah memproses lima pihak dalam perkara awal yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Mereka yakni Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M. Akhirun Efendi Siregar, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang.