DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR —Mediasi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) terkait krisis iklim Bali (perkara 1024/Pdt.G/2026/PN Dps) di Pengadilan Negeri Denpasar dipastikan gagal. Para Tergugat, mulai dari Presiden RI hingga Gubernur Bali dan Bupati/Walikota, kompak menolak syarat pemulihan lingkungan serta moratorium izin investasi yang diajukan Koalisi PULIHKAN Bali.

Perwakilan Tim Advokasi Koalisi PULIHKAN Bali, Indira Amanda, merespons tajam penolakan tersebut:

“Para Tergugat secara kompak menolak seluruh permintaan Penggugat, termasuk didalamnya untuk melakukan moratorium izin investasi yang berdaya rusak tinggi terhadap lingkungan. Padahal esensi moratorium adalah penghentian sementara agar audit lingkungan maupun KLHS bisa dilakukan secara maksimal dengan menghasilkan rekomendasi yang akurat. Para Tergugat harus memahami bahwa kualitas lingkungan hidup Bali saat ini ada dalam kondisi yang memprihatinkan dan butuh dipulihkan. Sikap penolakan tersebut menunjukkan prioritas kepentingan pejabat negara atas keuntungan investasi alih-alih keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Disisi lain, sikap Tergugat menunjukan pemerintah justru dengan sengaja menempatkan masyarakat dalam situasi rentan karena enggan melakukan serangkaian upaya komprehensif untuk memperbaiki keadaan,” jelas Indira lewat press release yang diterima Diksi Merdeka.

Baca juga :  Diduga Lakukan Penipuan dan Penggelapan, Bos Hotel Kuta Paradiso Dituntut 3 Tahun Penjara

Awal Penghujan, Bali Makin Rentan

Kegagalan mediasi ini berbarengan dengan datangnya musim hujan yang langsung memicu genangan di sejumlah wilayah Bali sejak akhir Oktober 2026. Anggota Tim Advokasi, Ignatius Rhadite, menegaskan bahwa cuaca sekadar pemicu dari lemahnya perbaikan tata ruang:

“banjir yang terjadi di sejumlah wilayah ketika Bali menyambut awal musim penghujan beberapa waktu lalu menunjukan tiga hal: pertama, daya dukung, daya tampung serta kualitas lingkungan hidup di Bali berada pada situasi yang terdegradasi atau tidak ideal, sehingga karena kondisi tersebut, tanpa perlu menunggu curah hujan yang tinggi, hampir bisa dipastikan sejumlah wilayah akan tergenang banjir. Kedua, situasi ini menunjukan bahwa sejak tahun 2025 hingga hari ini tidak ada upaya pembenahan dan perbaikan secara struktural, sistematis dan komprehensif yang dijalankan oleh pemerintah. Ketiga, kondisi ini menunjukan bahwa warga masyarakat berada dalam situasi yang rentan, dan berpotensi mendapatkan keberulangan kerugian akibat banjir karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu kami menegaskan bahwa gugatan warga negara yang diajukan oleh Koalisi menjadi hal yang relevan melihat kondisi saat ini”, ungkap Ignatius.

Baca juga :  I Nyoman Parta: Revisi UU Kehutanan Mendesak, Indonesia Kehilangan 28,4 Juta Hektar Hutan

Tim Substansi, Mandhara Brasika, juga menyoroti gagalnya tata kota dalam meredam cuaca ekstrem La Niña yang diprediksi segera melanda:

“Banjir tahun 2025 bukan hanya terjadi karena hujan yang paling deras. Yang gagal adalah sistem tata kota kita dalam menyerap dan mengalirkan air. Sekarang pun begitu, hujan baru turun sedikit, musim penghujan bahkan terlambat, tapi titik-titik banjir sudah bermunculan di sejumlah daerah. Artinya lingkungan kita memang sudah tidak sanggup menerima hujan. Tanah kita makin lemah menyerap air, unsur haranya berkurang, sementara daerah resapan yang tersisa sudah sedikit karena alih fungsi lahan dan betonisasi yang masif. Ini adalah bagian dari krisis iklim. Hujan tidak lagi teratur, dan El Niño yang diikuti La Niña yang akan datang membuat hujan berpotensi datang secara ekstrem, dengan bacaan risiko tertinggi di bulan Maret dan April. Di Bali, El Niño justru membawa kekeringan, sehingga kita menghadapi dua kondisi ekstrim sekaligus dalam rentang waktu yang berdekatan,” urai Mandhara.

Baca juga :  Alasan PPKM dan Merasa Terancam, Sita Jaminan Sengketa Raffles Bali Urung Dilakukan

Pulihkan Bali Desak Moratorium PLTG

Selain tata ruang, Koalisi menuntut penghentian infrastruktur energi fosil seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Perwakilan Penggugat, Suriadi Darmoko, menyatakan:

“Koalisi mendesak adanya moratorium izin baru untuk seluruh pembangunan infrastruktur energi fosil di Bali, termasuk penghentian persetujuan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena klaim Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 yang menyebut gas sebagai ‘energi bersih’ adalah kekeliruan fatal. Gas fosil adalah energi kotor, listrik yang diproduksi menggunakan gas fosil tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi besar pada krisis iklim yang memicu banjir di Bali. Selain melakukan perbaikan tata kelola pada penataan ruang Bali, hal paling mendesak justru memastikan tidak ada lagi pembangunan pembangkit listrik berbasis fosil yang baru. Solusinya jelas, pemerintah harus mengarusutamakan penambahan pasokan energi yang bersumber dari energi terbarukan,” tegas Suriadi.