DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, mengaku belum menerima informasi mengenai rencana kenaikan bantuan keuangan untuk desa adat menjadi Rp350 juta per tahun mulai 2027.

Meski demikian, ia mengapresiasi rencana tersebut jika benar direalisasikan. Menurutnya, kenaikan anggaran itu menunjukkan perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terhadap desa adat di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Baru dari kalian ini mendengar (kenaikan anggaran). Tetapi, jika itu benar dianggarkan, itu adalah komitmen yang sangat bagus dari Bapak Gubernur,” ungkap Sukahet saat ditemui seusai Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Sukahet mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp50 juta tersebut memang belum sebanding dengan kebutuhan operasional desa adat yang dalam setahun katanya bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Baca juga :  Gubernur Koster dan Penguatan Jati Diri Bali

Namun, ia menilai nominal bukan menjadi hal utama. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan desa adat melalui peningkatan bantuan keuangan patut diapresiasi.

Ia menambahkan, tugas prajuru atau pengurus desa adat hingga pecalang selama ini lebih banyak dilandasi semangat pengabdian. Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah diharapkan dapat meringankan beban mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab adat.

“Ini semua pengabdian. Dengan modal pengabdian itu, semuanya akan lebih plong,” ujarnya.

Mengenai usulan agar pembagian bantuan keuangan desa adat dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah krama dan beban upacara adat masing-masing desa, Sukahet mengatakan hal tersebut perlu dikaji kembali.

Menurutnya, setiap desa adat memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah krama. Namun, seluruh desa adat memiliki tanggung jawab untuk mengempon Pura Kahyangan Tiga yang terdiri atas Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem.

Baca juga :  MDA Bali Apresiasi Keseriusan Gubernur Wayan Koster Memajukan Desa Adat

Tanggung jawab tersebut tetap membutuhkan dukungan pembiayaan, terlepas dari besar kecilnya wilayah dan jumlah krama.

“Ini harus dikaji lagi ya,”ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov Bali merancang kenaikan bantuan keuangan untuk desa adat menjadi Rp350 juta per tahun mulai 2027. Jumlah tersebut meningkat Rp50 juta dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp300 juta per desa adat.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya Seputra, mengatakan rencana kenaikan anggaran tersebut masih dalam pembahasan bersama DPRD Bali. Ia berharap usulan itu dapat segera ditetapkan sehingga desa adat bisa menerima tambahan bantuan pada 2027.

Baca juga :  Wagub Cok Ace Buka Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Bali

“Untuk desa adat tahun 2027 dirancang Rp350 juta. Sebelumnya Rp300 juta, ada kenaikan Rp50 juta. Ini sedang dibahas di DPRD, mudah-mudahan bisa segera ditetapkan,” kata Kartika saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Selasa (1/9/2026).

Menurut Kartika, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kelembagaan desa adat serta mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan adat, tradisi, budaya, dan pembangunan masyarakat.

Ia menilai dukungan anggaran bagi desa adat penting mengingat perannya dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Bali. Keberadaan adat dan budaya yang tetap hidup di desa adat juga menjadi salah satu fondasi pariwisata Bali.

Reporter: Agus Pebriana