DIKSIMERDEKA.COM, YOGYAKARTA – Kekuatan dominan koalisi partai politik pendukung pemerintah di Senayan rupanya menyimpan bom waktu bagi iklim demokrasi Tanah Air. Alih-alih melahirkan pemerintahan yang efektif, dominasi koalisi gemuk DPR ini justru membuat fungsi pengawasan parlemen menjadi tumpul. Wakil rakyat kini disinyalir lebih sibuk mengakomodasi pesanan elite politik ketimbang garang memperjuangkan jeritan aspirasi masyarakat di bawah.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, membedah fenomena ini dengan tajam. Menurutnya, besarnya dukungan di parlemen sama sekali bukan jaminan mesin pemerintahan berjalan mulus dan demokratis. Kekuasaan mutlak butuh pengawasan yang berimbang agar tidak kebablasan.

Alfath menyoroti adanya ancaman nyata yang dalam kacamata ilmu politik disebut sebagai “kartelisasi partai”. Ini adalah kondisi di mana partai-partai yang sejatinya harus bersaing sehat, malah main mata dan bersekongkol demi mengamankan akses kekuasaan. Buntutnya, fungsi parlemen sebagai benteng aspirasi rakyat pun mati kutu.

Baca juga :  Data 11 Juta PBI Dicoret, Akademisi UGM Soroti Risiko bagi Pasien Kronis

“Stabilitas politik memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai yang tercipta adalah stabilitas semu,” ujar Alfath, Rabu (28/10).

Hak Angket Cuma Formalitas, Reshuffle Sekadar Bagi Jatah

Mandulnya pengawasan Senayan sejatinya bukan karena DPR kekurangan amunisi. Secara konstitusi, wakil rakyat dipersenjatai dengan hak interpelasi dan hak angket yang mematikan. Namun, senjata itu mendadak karatan ketika partai-partai lebih mengutamakan lobi-lobi kompromi demi menjaga harmoni dengan penguasa. Akibatnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali hanya menjadi pemanis bibir dan formalitas belaka.

Baca juga :  Data 11 Juta PBI Dicoret, Akademisi UGM Soroti Risiko bagi Pasien Kronis

Kondisi ini makin diperparah dengan posisi oposisi yang kian merana. Ketika nyaris seluruh kekuatan politik berbondong-bondong merapat ke dalam barisan koalisi pemerintah, ruang independen untuk mengawasi kekuasaan nyaris tertutup rapat.

Lebih jauh, Alfath menyentil manuver bongkar-pasang (reshuffle) kabinet yang kerap terjadi di tengah dinamika politik koalisi gemuk ini. Ia mengkritik keras jika pergantian menteri hanya dipakai sebagai alat tukar guling untuk menjaga keseimbangan kepentingan partai, bukan didasarkan pada rapor kinerja kementerian. Praktik bagi-bagi jatah kursi ini dinilai sangat berbahaya karena akan mengacaukan kesinambungan program kerja dan membuat kabinet lebih sibuk melayani elite daripada mengurus perut rakyat.

Perombakan Sistem di Hulu Jadi Kunci Harga Mati

Untuk menyelamatkan fungsi DPR agar tidak sekadar menjadi stempel pemerintah, Alfath mendesak adanya reformasi total dari hulu, yakni pada sistem kepartaian dan pemilu itu sendiri.

Baca juga :  Data 11 Juta PBI Dicoret, Akademisi UGM Soroti Risiko bagi Pasien Kronis

“Salah satu langkah penting adalah mendorong demokratisasi internal partai politik agar proses pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pimpinan atau kelompok elite,” urainya.

Tak hanya urusan internal, transparansi aliran dana partai politik serta peningkatan kapasitas para anggota DPR harus didorong. Wakil rakyat wajib didukung oleh tenaga ahli yang mumpuni dan akses data yang transparan agar bisa benar-benar melawan kebijakan yang merugikan publik dengan argumentasi yang kuat.

Sebagai benteng pertahanan terakhir di luar Senayan, Alfath memanggil pers dan kelompok masyarakat sipil untuk turun gelanggang mengambil peran sebagai penyeimbang.