DIKSIMERDEKA.COM PARIS – Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron sepertinya tak mau kecolongan lagi. Buntut pecahnya kerusuhan jalanan terburuk dalam beberapa tahun terakhir pada akhir pekan lalu, Prancis kini bersiaga. Sebanyak 70.000 personel kepolisian dikerahkan ke seantero negeri pada Sabtu ini demi meredam potensi huru-hara lanjutan dari aksi protes krisis biaya hidup.

Dilansir The Guardian, Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, pada Jumat (23/10) menegaskan bahwa pasukan keamanan yang diterjunkan termasuk unit-unit elite yang biasanya hanya dipakai untuk operasi antiterorisme dan penyelamatan sandera. Langkah drastis ini diambil menyusul adanya seruan kekerasan di media sosial dari kelompok-kelompok ekstrem kiri.

“Kami tidak sedang berbicara tentang demonstrasi yang damai dan bersahabat,” tegas Nuñez kepada wartawan usai rapat pejabat tinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden Macron. “Kami siap besok untuk bersikap sangat tegas dan tidak menoleransi apa pun.”

Kondisi mencekam membuat roda ekonomi dan pariwisata di Paris lumpuh. Pemilik toko sibuk membarikade etalase mereka dengan papan kayu sejak sepekan terakhir untuk menangkal penjarah. Museum-museum top dunia seperti Louvre, Museum Orsay, Museum Picasso, dan Grand Palais resmi ditutup pada hari Sabtu. Pameran seni kontemporer bergengsi, Art Basel, bahkan terpaksa membatalkan agenda akhir pekannya demi keselamatan pengunjung.

Baca juga :  Kerusuhan Prancis Pecah: 1.200 Ditangkap, Balai Kota Limoges Ludes Dibakar Massa

Istana Kewalahan, Oposisi Tuding Macron Otoriter

Krisis ini meledak di saat yang sangat krusial, hanya enam bulan sebelum pemilihan presiden untuk mencari penerus Macron. Pemerintah secara terbuka telah mengakui bahwa mereka “kehilangan kendali” atas kerusuhan Sabtu lalu. Aksi unjuk rasa yang awalnya damai dibajak oleh kelompok perusuh, berujung pada penjarahan masif dan pembakaran di Paris, Marseille, Lyon, hingga balai kota di Limoges yang hangus terbakar.

“Kami tidak akan kenal kompromi dengan perusuh, penjarah, dan siapa pun yang melakukan kekerasan,” ancam Nuñez. Ia merinci, operasi pengamanan ini akan diperkuat 10.000 polisi tambahan, water cannon, kendaraan lapis baja, pasukan berkuda, helikopter, hingga drone.

Pemerintah juga main larang. Aksi protes di pusat kota Lyon diharamkan. Di Paris, polisi hanya mengizinkan serikat pekerja long march di rute sempit di timur ibu kota guna menghindari pusat kota. Permohonan izin demo dari serikat mahasiswa utama Prancis (UNEF) dan gerakan Rompi Kuning (Gilets Jaunes)—yang merencanakan 600 aksi kecil secara nasional—ditolak mentah-mentah oleh pihak berwenang. UNEF melawan, menyatakan demonstrasi memprotes krisis guru dan fasilitas bobrok akan tetap jalan terus.

Baca juga :  Demo Pelajar Prancis Pecah! 250 Ribu Orang Turun Ke Jalan, Polisi Ngamuk Pakai Gas Air Mata

Tindakan main bredel ini memantik kemarahan oposisi dan serikat buruh yang menilai Macron telah menyalahgunakan kekuasaan. Keputusan ini bahkan tengah digugat ke pengadilan di beberapa kota.

“Ini kontraproduktif karena ada banyak kemarahan dan tuntutan untuk dipertimbangkan dan didengarkan,” serang Sekretaris Jenderal konfederasi serikat CFDT, Marylise Léon, di saluran TV TF1. “Bukan wewenang presiden untuk memutuskan siapa yang berhak melakukan protes secara sah.”

Kritik lebih tajam meluncur dari La France Insoumise, partai kiri radikal pimpinan Jean-Luc Mélenchon. Mereka menyebut pemerintahan Macron telah “melewati batas yang memisahkan demokrasi dari negara otoriter dan negara polisi”, seraya memperingatkan bahwa pelarangan demo justru akan “menghasilkan lebih banyak kekacauan”.

Baca juga :  Ditekan Trump, G7 Buka Keran 100 Juta Barel Cadangan Minyak Darurat demi Redam Harga BBM

Merembet ke Seluruh Eropa

Gejolak di Prancis ternyata memantik bola salju di Benua Biru. Aksi unjuk rasa serupa menentang krisis biaya hidup, krisis perumahan, dan pemotongan anggaran publik dijadwalkan meledak akhir pekan ini di Milan, Roma, Turin, Wina, Madrid, Barcelona, Lisbon, Porto, Dublin, hingga Tirana.

Di dalam negeri Prancis, Presiden Macron telah menyerukan “tindakan paling keras” terhadap segala “tindakan kejahatan”. Ia menuding kelompok “kiri ultra” menjadi dalang kekerasan dengan tujuan “meruntuhkan republik”. Menteri Keadilan Gérald Darmanin mencatat 217 orang telah dijebloskan ke penjara sejak Sabtu pekan lalu.

Di tengah situasi yang sudah mendidih, hawa politik makin panas. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen tetap menggelar kongres partai National Rally (RN) di Orléans yang dipastikan menyedot ribuan massa pendukung dan penentangnya. Rentetan ketegangan ini diperparah oleh insiden penembakan mematikan di Trappes, barat Paris, pada Jumat, yang menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya—termasuk bocah 12 tahun—yang diduga kuat bermotif rasial.