Kerusuhan Prancis Pecah: 1.200 Ditangkap, Balai Kota Limoges Ludes Dibakar Massa

Aparat Kewalahan, Demonstrasi Damai Dibajak ‘Kelompok Kiri Ekstrem’

DIKSIMERDEKA.COM PARIS –Kerusuhan Prancis kembali pecah dan membara. Lebih dari 1.200 orang diringkus oleh aparat keamanan pada Sabtu (17/10/2026) lalu setelah demonstrasi solidaritas untuk pelajar SMA berujung pada bentrokan sengit dengan polisi. Situasi di berbagai sudut kota tak terkendali; gedung-gedung pemerintah dibakar dan toko-toko dijarah habis-habisan.

Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Gelombang protes di seantero Prancis ini makin membesar karena disokong oleh kelompok masyarakat yang muak dengan meroketnya harga kebutuhan pokok dan ambruknya sistem kesejahteraan sosial.

Meski ratusan ribu warga turun ke jalan dengan damai di berbagai kota, kelompok-kelompok pinggiran yang beringas justru menyasar gedung-gedung publik, butik mewah, serta supermarket. Kendaraan dan petugas kepolisian tak luput dari amukan massa.

Sabtu larut malam, Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengonfirmasi bahwa 1.200 orang telah ditangkap dan 150 polisi terluka dalam insiden tersebut.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menuding demonstrasi resmi ini telah dibajak oleh kelompok casseurs.

“Penjahat oportunistik yang melihat peluang untuk merampok dan menjarah… kami akan menemukan mereka dan menindak mereka dengan tegas,” tegas Nuñez.

Meski begitu, ia menegaskan pemerintah belum berencana menetapkan status darurat nasional. “Saya sangat mengutuk keras kekerasan yang kita lihat ini,” tambahnya.

Amuk Massa Meluas: Penjarahan Hingga Pengepungan Balai Kota

Kerusakan paling parah terjadi di Kota Limoges. Balai kota bersejarah di sana “sebagian besar hancur” akibat kobaran api yang disulut oleh demonstran bertopeng.

“Atapnya ambruk ke lantai bawah, kecuali sayap barat, dan dua pertiga bagian luarnya sudah lenyap,” ungkap prefek setempat, Maurice Barate, kepada kantor berita AFP. Ia menyebut kerusakan parah pada bangunan berusia 143 tahun itu sebagai “sebuah bencana bagi warisan budaya.”

Di Marseille, ketegangan serupa terjadi. Massa mendobrak balai kota dengan menggunakan barikade keamanan jalanan sebagai alat pendobrak. Mereka sempat merangsek masuk, menyemprotkan cat simbol “A” yang berarti anarki di dinding gedung, sebelum akhirnya dipukul mundur oleh polisi.

Di ibu kota, kawasan Place de la République yang awalnya menjadi titik kumpul pawai damai berubah menjadi medan perang. Polisi menembakkan gas air mata ke arah perusuh berpakaian hitam dan bertopeng yang membalas dengan lemparan kembang api serta batu paving. Massa juga menyerang bank dan menjarah sebuah toko olahraga.

“Kami merebut Bastille!” teriak salah seorang demonstran dengan lantang.

Massa yang beringas membakar tempat sampah, melempar petasan ke dalamnya, hingga menjatuhkan tempat daur ulang kaca untuk mengambil botol dan menjadikannya proyektil. Sebuah truk dibakar dan apinya dengan cepat merembet ke gedung terdekat.

Di sepanjang Boulevard Magenta, puluhan toko dibobol. Gerombolan perusuh bahkan mencoba mendobrak pusat perbelanjaan elite Galeries Lafayette, menghancurkan bank, mengobrak-abrik butik Lacoste, serta menjarah toko ponsel. Warga yang ketakutan terpaksa mengunci pintu dan jendela saat kepulan asap tebal gas air mata naik hingga ke atap gedung.

Krisis Ekonomi dan Kebangkitan ‘Rompi Kuning’

Mobilisasi besar-besaran pada hari Sabtu ini merupakan buntut dari seruan di media sosial untuk menghidupkan kembali gerakan gilets jaunes (rompi kuning), gerakan akar rumput yang lahir pada 2018 untuk melawan ketidakadilan sosial.

Protes bermula bulan lalu di sekolah-sekolah kawasan pinggiran utara Paris yang miskin. Kemarahan atas absennya guru dan fasilitas pendidikan yang bobrok dengan cepat bermetamorfosis menjadi perlawanan nasional terhadap ketidaksetaraan, lemahnya anggaran publik, dan merosotnya standar hidup. Protes akhir pekan ini menyerukan para guru, pelajar, buruh, pensiunan, dan petani untuk bersatu melebarkan sayap perlawanan.

Serikat pekerja terbesar di Prancis, CGT, turut menyokong aksi ini dengan menuntut “upah dan pensiun yang lebih tinggi, harga yang lebih rendah, serta perlindungan layanan publik yang memenuhi kebutuhan rakyat”. Mengacu pada survei bulan Oktober yang melibatkan 2.000 responden, sekitar 45% warga Prancis kini dilanda kecemasan akibat lonjakan biaya hidup dan inflasi.

Kementerian Dalam Negeri mencatat aksi unjuk rasa ini dihadiri oleh 550.000 orang di seluruh negeri, sementara serikat pekerja CGT mengklaim angkanya menembus 800.000 orang. Pemandangan demonstran berompi visibilitas tinggi yang memblokir jalanan seolah menjadi dejavu dari kerusuhan yang menghantui masa jabatan pertama Presiden Emmanuel Macron.

Sayap kiri dan sayap kanan Prancis sama-sama mencoba meraup untung dari krisis ini. Sayap kiri menempatkan diri di barisan demonstran, sementara sayap kanan berdiri di belakang polisi.

Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai sayap kiri ekstrem France Unbowed, ikut turun ke jalan pada hari Selasa dan menyatakan dukungannya untuk para pelajar. Namun, ia mendesak massa untuk tidak menjarah, menyebut tindakan itu “bertentangan dengan metode kita”. Di sisi lain, kandidat sayap kanan Marine Le Pen mengutuk para perusuh dan menuding partai Mélenchon telah “melegitimasi kekerasan”.

Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire, meratapi kondisi kotanya. “Seluruh jalanan di Paris telah hancur,” ujarnya.

Suara akar rumput terdengar nyaring. Lola, seorang pedemo berusia 19 tahun di Paris, menyuarakan keputusasaannya: “Kami berjuang karena biaya hidup terlalu mencekik, karena harga bensin terlalu mahal, karena siswa SMA diserang dan dilukai dengan kejam di seluruh negeri hanya karena mencoba memprotes dan meminta lebih banyak guru serta kondisi belajar yang layak.”

Macron di Ujung Tanduk

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Emmanuel Macron dihadapkan pada masyarakat yang terpolarisasi tajam dan lanskap politik yang terpecah belah. Pada hari Jumat, ia sempat memohon agar masyarakat menjaga ketenangan saat para pejabat memperingatkan potensi pecahnya kekerasan.

“Ada hak konstitusional untuk memprotes dan mengekspresikan diri, dan saya selalu waspada serta penuh perhatian agar hak tersebut dihormati sepenuhnya,” kata Macron. “Tapi hak ini hadir dengan kewajiban untuk menghormati. Menghormati orang lain, menghormati properti, dan oleh karena itu sebuah komitmen untuk tidak menghina atau menghancurkan.” Ia mengecam kehadiran pihak-pihak yang turun ke jalan “hanya untuk menyebabkan kerusakan dan menciptakan kerusuhan” sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima”.

Ketegangan aparat juga menjadi sorotan. Pengawas kepolisian kini tengah menyelidiki sedikitnya 24 tuduhan kekerasan oleh polisi, sementara laporan menyebutkan lebih dari 900 petugas terluka dalam rangkaian protes ini. Luka mengerikan yang dialami sejumlah remaja disalahkan pada senjata pengendali massa milik polisi. Menteri Nuñez bahkan sempat menangguhkan penggunaan granat kejut setelah seorang remaja 15 tahun kehilangan tangannya, meski senjata itu kembali diizinkan pada hari Sabtu.

Di tengah krisis yang makin kompleks, aktivis keadilan sosial dan iklim Greta Thunberg juga tampak hadir bergabung dengan para pelajar di pinggiran Paris, Saint-Denis, pada hari Selasa, menambah sorotan internasional terhadap Prancis yang tengah di ambang kekacauan.