“Potong Tali Pusar”: Jalan Terjal Kemerdekaan Bougainville Lepas dari Papua Nugini

DIKSIMERDEKA.COM PORT MORESBY Selama puluhan tahun, pulau terpencil Bougainville telah berdarah-darah memperjuangkan perpisahannya dari Papua Nugini (PNG). Ambisi untuk berdiri di atas kaki sendiri sebagai sebuah negara berdaulat itu kini menghadapi ujian puncaknya.

Pekan ini, nasib kemerdekaan Bougainville akan ditentukan di atas meja Parlemen PNG. Para anggota dewan di Port Moresby dijadwalkan berdebat untuk meratifikasi hasil referendum yang didukung PBB pada 2019 silam—sebuah pemungutan suara bersejarah di mana hampir 98 persen rakyat Bougainville memilih untuk merdeka.

Referendum tersebut bukanlah agenda instan. Ia merupakan elemen kunci dari Perjanjian Damai Bougainville 2001 yang secara resmi mengakhiri perang saudara selama 10 tahun; sebuah konflik berdarah yang diperkirakan telah merenggut hingga 15.000 nyawa.

Kini, meski kekerasan kembali meletup di sekitar wilayah tambang kontroversial Panguna—sumber malapetaka masa lalu yang kini justru diproyeksikan sebagai tulang punggung ekonomi masa depan—pemerintah Bougainville bergeming. Mereka bersikeras bahwa agenda pemisahan diri tidak akan surut. Bougainville telah mematok target untuk memulai “pemerintahan mandiri” tahun depan, dan secara paripurna melepaskan diri dari PNG sebagai negara merdeka pada tahun 2030.

Namun, jalan menuju kemerdekaan dipastikan terjal. Berbagai sumber di Port Moresby dan Bougainville memprediksi bahwa hasil referendum tersebut kemungkinan besar akan dijegal di lantai parlemen PNG. Pasalnya, ambang batas suara untuk ratifikasi sengaja dinaikkan menjadi tiga perempat dari total anggota parlemen, bukan dua pertiga seperti syarat amandemen konstitusi pada umumnya.

Pulau otonom Bougainville, provinsi paling timur PNG yang berjarak sekitar 1.000 km dari ibu kota, dihuni oleh sekitar 300.000 jiwa. Secara kultural dan etnis, mereka sangat berbeda dari mayoritas penduduk di kepulauan PNG lainnya, menjadi akar mengapa mereka terus menuntut pemisahan diri.

Suara Parlemen yang Terbelah

Port Moresby sejak lama enggan merestui kemerdekaan Bougainville. Pemerintah pusat dirundung ketakutan bahwa lepasnya Bougainville akan menjadi preseden buruk yang memicu disintegrasi di wilayah kepulauan PNG yang sangat luas dan majemuk. Di sisi lain, mereka juga tidak rela kehilangan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tersebut.

Jaksa Agung sekaligus Wakil Presiden Bougainville, Ezekiel Masatt, menuding bahwa ambang batas suara di parlemen sengaja “direkayasa” oleh pemerintah PNG untuk menjegal hasil referendum.

“Ada strategi pemerintah nasional untuk memperkeruh suasana dan membuatnya mustahil untuk bisa mendekati ambang batas suara tersebut,” ungkap Masatt dalam pernyataannya bulan Juni lalu.

Di dalam gedung parlemen PNG sendiri, opini terbelah tajam. Dr. Allan Marat, ketua komite bipartisan urusan Bougainville, mendesak parlemen bulan lalu bahwa pulau tersebut telah memenuhi seluruh syarat Perjanjian Damai 2001 dan berhak atas kemerdekaannya.

“Tampaknya hanya ada satu pilihan yang manusiawi bagi kita, anggota dewan yang terhormat ini… yakni memotong tali pusar yang menghubungkan bayi ‘Kemerdekaan Bougainville’ dengan PNG,” tegasnya.

Namun, kubu penolak juga tak kalah beringas. Mantan Wakil Perdana Menteri Belden Namah, yang pernah bertugas di militer PNG selama meletusnya konflik Bougainville, menyebut persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar perdebatan politik.

“Ini adalah masalah kedaulatan nasional, masalah integritas konstitusi, ini adalah masalah perdamaian, persatuan, pengorbanan, dan kelangsungan hidup Papua Nugini ke depan sebagai satu bangsa,” serangnya dalam sidang parlemen yang sama.

Ambisi Ekonomi di Atas Pusara Tambang Panguna

Pada bulan Juni tahun ini, Presiden Bougainville Ishmael Toroama mempresentasikan “posisi akhir” pemerintahannya terkait masa depan politik pulau tersebut. Toroama menjabarkan bahwa Bougainville akan memasuki fase “pemerintahan mandiri” mulai 1 September 2027, sebelum mendeklarasikan kemerdekaan penuh yang “terpisah dari negara PNG” pada 2030.

Toroama menegaskan ia tidak ingin mengulang mimpi buruk perang saudara. “Tujuan kami tidak pernah untuk berkonfrontasi,” ucapnya. “Tujuan kami selalu pada rekonsiliasi, kemitraan, dan transisi damai yang berlandaskan hukum dan rasa saling menghormati.”

Untuk menopang negara baru ini, pemerintah Bougainville menggantungkan harapan pada tambang emas dan tembaga raksasa Panguna. Tambang yang membelah gunung di tengah pulau ini pernah menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dan diperkirakan masih menyimpan cadangan mineral yang belum digarap senilai US$ 60 miliar.

“Kami menutup tambang itu karena penindasan,” ungkap Toroama dalam wawancara dengan The Guardian tahun lalu. “Hari ini tambang tersebut adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi kami dan untuk menyelesaikan semua masalah sisa perang yang belum terselesaikan.”

Sejarah mencatat, perusahaan multinasional Rio Tinto dan investor asing lainnya meraup untung hampir US$ 2 miliar dari Panguna selama 17 tahun beroperasi sejak 1972. Tragisnya, kurang dari 1 persen keuntungan tambang itu yang menetes ke kantong rakyat Bougainville, sementara rumah dan tanah leluhur mereka hancur. Hingga kini, tambang dan delta sungai di sekitarnya masih tercemar limbah beracun yang berbahaya. Rio Tinto baru-baru ini menandatangani MoU dengan pemerintah Bougainville untuk mengatasi dampak lingkungan dan pelanggaran HAM warisan tambang mati tersebut.

Kemarahan para pemilik tanah inilah yang memicu kampanye sabotase hingga memaksa Panguna ditutup pada 1989. Kala itu, pemerintah PNG merespons beringas dengan mengirimkan polisi bersenjata dan tentara. Bougainville diblokade, dan pulau itu terjerumus ke dalam perang saudara brutal—yang dikenal sebagai ‘Masa Krisis’—selama satu dekade.

Kekhawatiran akan kembalinya kekerasan muncul bulan lalu ketika sekitar 30 pria bersenjata laras panjang menyerbu masuk ke area lubang tambang Panguna. Mereka membakar hampir 40 truk pengangkut alat berat, ekskavator, dan tangki air milik kontraktor baru asal India, Lloyds Metals and Energy.

Meski demikian, Toroama menegaskan insiden tersebut tidak akan menciutkan nyali pemerintahannya. “Kami tidak akan tunduk pada aksi kekerasan teroristik yang dirancang untuk memicu perpecahan dan mengalihkan kami dari agenda menciptakan Bougainville yang mandiri secara sosial-politik dan ekonomi,” tegasnya.

Potensi Ketegangan Pasca-Voting

Oliver Nobetau, direktur program kepulauan Pasifik di Lowy Institute (lembaga thinktank Australia), menyebut bahwa sudah menjadi rahasia umum di pulau itu bahwa “tidak semua orang setuju tambang tersebut dibuka kembali”. Ia menilai insiden pembakaran tersebut memberikan amunisi bagi Port Moresby untuk membenarkan argumen mereka bahwa Bougainville belum siap merdeka, termasuk tudingan bahwa kelompok di pulau itu belum sepenuhnya meletakkan senjata.

Nobetau memprediksi suara penolakan (votium “tidak”) semakin menguat di parlemen PNG.

“Penilaian saya adalah ini tidak akan meluas menjadi konflik fisik atau peperangan seperti yang ditakutkan orang-orang,” analisisnya. “Saya pikir akan ada banyak ketegangan sosial dan politik, tetapi pada akhirnya mereka akan kembali ke meja perundingan untuk membahas langkah selanjutnya.”

Nobetau meyakini, apa pun hasil manuver Port Moresby, gerakan kemerdekaan Bougainville tidak akan mati. “Kemungkinan besar mereka akan mencoba berjalan sendiri melalui model pemerintahan mandiri, lalu menggulirkan rencana tiga tahun menuju kemerdekaan pada 2030.”