DIKSIMERDEKA.COM, BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster membuka Asia-Pacific Network for Housing Research (APNHR) Conference 2026 di Politeknik Pariwisata Bali, Badung, Senin (5/10/2026).

Konferensi yang berlangsung 5-7 Oktober 2026 itu mengangkat tema “Navigating Asia-Pacific Housing Futures: Financialization, Technology, Governance, and Climate Action”.

Dalam sambutannya, Koster menyoroti kebutuhan hunian di Bali yang terus meningkat di tengah keterbatasan ruang di Pulau Dewata.

Koster mengatakan Bali adalah pulau dengan ruang terbatas, sementara kebutuhan hunian terus berkembang akibat pertumbuhan penduduk, mobilitas sosial, aktivitas ekonomi, dan laju pariwisata.

Menurut Koster, tantangan pembangunan perumahan di Bali bukan hanya memenuhi kebutuhan hunian secara fisik, namun juga memastikan pembangunan tidak mengorbankan lahan pertanian, kawasan pesisir, sumber daya air, dan lingkungan hidup.

“Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan rumah hari ini dengan menciptakan persoalan ruang bagi generasi berikutnya. Rumah yang kita bangun hari ini tidak boleh menjadi beban bagi Bali dalam jangka waktu 20 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun,” ujar Koster.

Di samping itu, Koster mengatakan tantangan pembangunan perumahan juga harus mempertimbangkan aspek perubahan iklim.

Baca juga :  Koster: Hukum Adat Bali Sejalan dengan Semangat KUHP Nasional

Ketahanan hunian, kata Koster, tidak cukup hanya diwujudkan melalui bangunan yang lebih kuat, tetapi harus dimulai dari penempatan rumah dan permukiman di lokasi yang aman serta sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Karena itu, perencanaan perumahan harus mempertimbangkan informasi risiko, kondisi lingkungan, tata ruang, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Ketika berbicara perumahan Bali untuk jangka waktu 20 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun ke depan, kita tidak hanya cukup menghitung berapa rumah yang dibangun. Kita juga harus memastikan pembangunan tetap menjaga sawah, kawasan lindung, ruang ekologis, sumber air, kawasan pesisir, serta mampu menghadapi risiko banjir, longsor, tsunami, dan gempa,” kata Koster.

Ia menilai APNHR Conference 2026 penting bagi Bali karena pembahasan tentang perumahan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga masa depan manusia di tengah perubahan ekonomi, teknologi, pengaruh global, dan perubahan iklim.

“Bagi Bali, rumah dan permukiman bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sebagai ruang kehidupan dan kebudayaan,” ujarnya.

Koster mengatakan rumah perlu dipandang sebagai bagian dari sistem kehidupan yang terhubung dengan desa dan kota, transportasi, energi, pangan, pekerjaan, pelayanan publik, alam, dan kebudayaan.

Baca juga :  Abrasi Ancam Bali, Koster Dorong Gerakan Penanaman Mangrove Berkelanjutan

Karena itu, kebijakan perumahan harus terintegrasi dengan tata ruang, transportasi, infrastruktur dasar, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Tujuannya bukan semata-mata membangun rumah, melainkan menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, terhubung, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter Bali.

Dalam kesempatan itu, Koster juga memperkenalkan perspektif filosofi Bali yaitu nilai Sat Kerthi sebagai solusi tantangan pembangunan rumah di kawasan Asia Pasific . Menurut Koster nilai Sat Kerthi menempatkan manusia, alam, dan kebudayaan sebagai satu kesatuan.

“Dengan demikian, pembangunan perumahan tidak bisa dipandang sebagai pembangunan fisik, tetapi sebagai hubungan yang utuh antara manusia, rumah, ruang, alam, dan kebudayaan. Ini esensi pembangunan Bali yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” kata Koster.

Ia mengatakan arah pembangunan Bali juga telah ditetapkan melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, Bali Era Baru 100 Tahun 2025-2125 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.Haluan tersebut berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan pembangunan sebagai upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, serta kebudayaan.

Baca juga :  Koster Kukuhkan Komitmen, Trans Metro Dewata 2026 Dibiayai Rp 56,3 Miliar

Sementara itu, Chair of the Organising Committee APNHR Conference 2026, Ir Sugiantoro, mengatakan konferensi tersebut dirancang untuk mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman pemerintah dan praktisi.Menurut dia, krisis perumahan tidak dapat dipisahkan dari perubahan demografi, pasar properti, transformasi digital, tata kelola, dan perubahan iklim.

“Karena semuanya saling berkaitan, respons kita juga harus terintegrasi,” kata Sugiantoro.

Ia mengatakan ketahanan perumahan tidak hanya berkaitan dengan kekuatan bangunan. Hal itu juga mencakup keamanan lahan, akses terhadap infrastruktur, perencanaan inklusif, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan masyarakat untuk pulih dari berbagai gangguan.

Sugiantoro menyebut panitia menerima 149 paper. Lebih dari 80 persen diantaranya diterima setelah melalui proses review, dengan 96 paper akan dipresentasikan dalam konferensi, termasuk melalui sesi daring.

Konferensi tersebut diharapkan menghasilkan pertukaran pengetahuan, jejaring, dan gagasan kebijakan untuk membangun sistem perumahan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Reporter: Agus Pebriana