DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali memperkuat kapasitas pegawai dalam mengelola publikasi sekaligus merespons isu publik. Penguatan itu dilakukan melalui Pelatihan Pembuatan Publikasi Instansi di Ruang Rapat Sad Kerthi, DKLH Provinsi Bali, Selasa (15/9/2026).

Pelatihan tersebut membekali pegawai dengan kemampuan menyusun dan mengelola publikasi instansi, mulai dari gambar, video grafis, desain, hingga penyampaian informasi kegiatan yang informatif dan sesuai standar komunikasi publik Pemerintah Provinsi Bali.

Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Kadek Suadnyana Puriyanto (KSP) mengatakan, fungsi kehumasan pemerintah pada dasarnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Ia mengibaratkan pemerintah dan masyarakat berada di dua sisi yang harus dihubungkan oleh sistem komunikasi yang kuat agar kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami publik.

Baca juga :  DKLH Bali Dukung Penguatan Lembaga Kelompok Tani Hutan

“Bagaimana cara masyarakat menjangkau gubernur, termasuk kebijakan dan program beliau? Harus melalui jembatan. Itulah fungsi kami. Jembatan itu kami pelihara, kami buatkan sistemnya, kami jaga dan rawat dengan baik supaya masyarakat bisa lalu-lalang melewati jembatan itu,” kata KSP.

Menurut KSP, komunikasi publik tidak hanya berbicara soal menyebarkan informasi. Pemerintah juga harus mampu membaca aspirasi, masukan, dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Karena itu, perangkat daerah didorong tidak hanya menghasilkan konten yang menarik secara visual. Setiap publikasi pemerintah juga harus cepat, akurat, relevan, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publikasi pemerintah, lanjutnya, turut memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca juga :  DKLH Bali Dukung Penguatan Lembaga Kelompok Tani Hutan

Dalam pelatihan tersebut, peserta juga dikenalkan dengan pemanfaatan SIMPATI sebagai instrumen pemantauan informasi dan isu publik di lingkungan Pemprov Bali.

Hasil pemantauan media diharapkan tidak berhenti sebagai kumpulan informasi. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah sebuah isu membutuhkan pendalaman, klarifikasi, penyediaan data, penguatan narasi, atau langkah komunikasi lain.

Perangkat daerah teknis berperan penting sebagai sumber pertama data dan informasi sesuai bidangnya masing-masing. Setelah itu, fungsi kehumasan mengolah substansi tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Selain SIMPATI, peserta diperkenalkan dengan Proyek Perubahan TAKTIS melalui BALI SIGAP.

BALI SIGAP diarahkan untuk mendukung tindak lanjut setelah sebuah isu terdeteksi, mulai dari registrasi isu, koordinasi dan penugasan, pemenuhan data, penyusunan respons, pengendalian narasi, hingga dokumentasi penanganan isu.

Baca juga :  DKLH Bali Dukung Penguatan Lembaga Kelompok Tani Hutan

SIMPATI dan BALI SIGAP ditempatkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. SIMPATI berfungsi pada tahap pemantauan dan deteksi isu, sedangkan BALI SIGAP memperkuat tata kelola respons setelah isu ditemukan.

Melalui mekanisme tersebut, komunikasi publik pemerintah diharapkan memiliki alur yang lebih utuh, mulai dari mendeteksi isu, memverifikasi data, mengoordinasikan perangkat daerah terkait, hingga menyusun dan mendokumentasikan respons pemerintah.

Pelatihan ini sekaligus menegaskan bahwa kecepatan pemerintah merespons isu publik bergantung pada kemampuan mendeteksi isu sejak dini serta kecepatan perangkat daerah menyediakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.