DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,6-6,4 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali 2027.

Target tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (7/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Koster mengatakan target makro ekonomi tersebut disusun secara optimistis, tetapi tetap realistis dengan berpijak pada capaian pembangunan Bali hingga semester I 2026.

Ia mengungkapkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Bali berada pada kisaran 5,6-6,4 persen pada tahun 2027.

Untuk menopang pertumbuhan tersebut, pemprov menyusun belanja daerah sebesar sekitar Rp6,1 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp4,8 triliun yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta hibah.

Kemudian belanja modal direncanakan lebih dari Rp337 miliar. Belanja tersebut mencakup belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset lainnya.

Ekonom Universitas Pendidikan Nasional IB Suardana. Foto: dok/diksimerdeka.com

Selain itu, belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp150 miliar. Sementara belanja transfer direncanakan sekitar Rp85,5 miliar yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Baca juga :  Ny Putri Koster Minta Pengusaha Berperan Aktif Majukan UMKM Bali

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam RAPBD Bali 2027 direncanakan mencapai lebih dari Rp5,7 triliun. Pendapatan tersebut antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sekitar Rp4,5 triliun.

PAD tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sementara pendapatan transfer direncanakan lebih dari Rp1,14 triliun. Angka tersebut merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK). Adapun lain-lain pendapatan yang sah direncanakan meningkat dibandingkan 2026.

Dengan komposisi tersebut, APBD Bali 2027 diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp475 miliar atau sekitar 8,23 persen.

Menggapi itu, Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Prof Ida Bagus Suardana menilai target pertumbuhan tersebut realitis dengan catatan pemerintah harus melakukam akselerasi kebijakan yang cukup kuat.

Baca juga :  Gubernur Koster Salurkan Stimulus Ekonomi 43 Ribu UKM dan Sektor Informal se-Bali

Suardana mengatakan basis optimisme itu terlihat dari ekonomi Bali triwulan II 2026 yang tumbuh 5,78 % secara tahunan.

“Artinya, target 5,6 % relatif achievable, sementara menuju 6,4 % memerlukan peningkatan investasi, produktivitas, konsumsi, dan diversifikasi ekonomi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suardana juga menyoroti rencana belanja Pemprov Bali yang dirancang dalam Rancangan APBD. Suardana mengatakan rancangan belanja Rp 6,1 triliun dinilai cukup kuat sebagai intrumen fiskal daerah.

Meski demikian, menurut Suardana yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan komposisi belanja. Dalam rancangan APBD 2027, belanja operasi masih sangat dominan, sekitar Rp4,8 T, sedangkan belanja modal sekitar Rp337 miliar.

“Di masa mendatang, belanja yang memiliki multiplier tinggi terhadap investasi, infrastruktur, UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif perlu semakin diperkuat,” ungkapnya.

Dari sisi defisit, Suardana mengatakan angka 8,3 persen atau Rp475 miliar dari pendapatan daerah dipatok pemerintah belum tentu menunjukkan kondisi fiskal yang kurang sehat.

Menurutnya, sepanjang pembiayaan terukur dan digunakan untuk belanja yang produktif, defisit adalah sesuatu hal wajar.

Baca juga :  Putri Koster: UMKM Bali Harus Diberi Ruang untuk Berkembang dan Perluas Pasar

“Yang penting adalah memastikan defisit tersebut menghasilkan kapasitas ekonomi baru, bukan sekadar membiayai belanja rutin,” terangnya.

Suardana mengatakan untuk mengejar pertumbuhan 6%, Bali perlu menggunakan pendekatan “pariwisata sebagai lokomotif, tetapi bukan satu-satu mesin pertumbuhan.

“Pariwisata tetap harus diperkuat melalui peningkatan kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanja wisatawan. Namun, RAPBD juga perlu memberi prioritas pada pertanian, industri pengolahan, UMKM, ekonomi kreatif-digital, hilirisasi produk lokal, serta infrastruktur dan konektivitas.

Struktur ekonomi Bali masih didominasi akomodasi dan makan minum yang mencapai 21,91 % PDRB, sehingga diversifikasi menjadi sangat penting untuk membuat pertumbuhan lebih kuat dan berkelanjutan.

“Sekali lagi, pada dasarnya target 6 % bkn sesuatu yang mustahil bagi Bali. Tetapi kuncinya bukan hanya memperbesar anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan multiplier ekonomi yang tinggi, memperkuat produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas sumber pertumbuhan baru di luar pariwisata,” terangnya.

Reporter: Agus Pebriana