DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara soal potongan video dirinya yang kembali beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Koster terdengar mengatakan, “diam kamu” kepada seseorang.

Koster menegaskan peristiwa dalam video tersebut terjadi tahun lalu saat dirinya memantau penertiban bangunan liar di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, pada Juli 2025.

Koster mengatakan video itu direkam ketika Pemerintah Provinsi Bali menertibkan bangunan yang berdiri di atas tanah milik negara. Sejumlah bangunan, termasuk vila, restoran, dan bar, dibongkar karena dinilai melanggar ketentuan.

Baca juga :  Gubernur Koster Gandeng Pemerintah Korea Bangun LRT

Menurut Koster, pernyataan “diam kamu” muncul ketika seseorang mempertanyakan nasib tenaga kerja yang terdampak penertiban. Saat itu, kata dia, pemerintah sedang fokus membongkar bangunan yang melanggar aturan.

“Saya bilang: ‘Diam kamu!’ Orang kita lagi mikirin bongkar kok mikirin tenaga kerja. Nanti ada waktunya mikirin tenaga kerja,” ujar Koster usai Rapat Paripurna ke-48 DPRD Bali di Denpasar, Senin (7/9/2026).

Baca juga :  Dukung Karya IBTK 2026, Posko PBMB di Besakih Resmi Beroperasi

Koster menilai potongan video tersebut kembali disebarkan tanpa konteks utuh. Penyebaran itu, menurut dia, menimbulkan kesan seolah-olah pernyataan tersebut merupakan kejadian baru.

“Nah, itu yang diputar lagi kemarin. Tapi konteksnya dibuat,” kata dia.

Meski kembali menjadi perbincangan, Koster mengaku tidak mempermasalahkannya. Dia menyerahkan penilaian kepada masyarakat.

“Ya, enggak apa-apalah. Biarkanlah orang menilai begitu, saya tetap bersabar. Kan jadi makin keren karena diviralkan terus,” ujar Koster.

Baca juga :  Gubernur Koster Tuntaskan Tahap Pembangunan Kantor MDA di Bangli dan Buleleng

Adapun bideo tersebut berkaitan dengan penertiban 48 bangunan di kawasan Pantai Bingin pada 21 Juli 2025.

Saat itu, Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa turun langsung memantau proses pembongkaran bangunan yang dinyatakan melanggar ketentuan.

Sebanyak 48 bangunan ditertibkan karena disebut tidak memiliki kelengkapan perizinan dan berdiri di atas lahan pemerintah.

Reporter: Agus Pebriana