WASHINGTON, DIKSIMERDEKA.COM – Presiden FIFA Gianni Infantino menghadapi sorotan politik di Amerika Serikat setelah anggota senior Partai Demokrat di DPR AS, Jamie Raskin, meluncurkan penyelidikan terkait hubungan badan sepak bola dunia itu dengan Presiden Donald Trump dan pemerintahannya.

Dalam surat tertanggal Minggu, Raskin meminta FIFA menyerahkan berbagai dokumen dan komunikasi yang berkaitan dengan hadiah, pembayaran, maupun bentuk keuntungan yang diduga diberikan kepada Trump, keluarga, serta orang-orang terdekatnya. Ia juga meminta daftar pengunjung kantor FIFA di Trump Tower, New York, yang dibuka pada tahun lalu.

Selain itu, Raskin meminta Infantino hadir untuk memberikan keterangan dalam wawancara resmi yang ditranskrip oleh Komite Kehakiman DPR AS.

Penyelidikan ini muncul setelah hubungan dekat Infantino dan Trump menjadi sorotan menjelang hingga selama Piala Dunia 2026.

Pada Desember lalu, saat pengundian Piala Dunia di Washington, Trump menerima penghargaan baru bertajuk “FIFA Peace Prize”. Beberapa bulan sebelumnya, FIFA juga membuka kantor perwakilan di Trump Tower, Manhattan.

Baca juga :  Trump Klaim Damai Sudah Dekat, Iran Membantah

Sorotan semakin tajam ketika Trump disebut beberapa kali menghubungi Infantino untuk melobi peninjauan ulang hukuman kartu merah penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, menjelang laga babak 16 besar melawan Belgia.

FIFA kemudian membatalkan hukuman tersebut. Namun keputusan itu memicu kritik dari sejumlah tim nasional dan federasi sepak bola yang menilai adanya campur tangan politik dalam proses disiplin olahraga.

Usai final Piala Dunia yang dimenangkan Spanyol atas Argentina, Trump turut mendampingi Infantino dalam penyerahan trofi bersama para pemimpin Kanada dan Meksiko. Kehadiran keduanya bahkan disambut sorakan cemooh dari sebagian penonton di stadion.

Dugaan Konflik Kepentingan

Dalam suratnya, Raskin menyinggung keputusan Departemen Kehakiman AS yang menghentikan sejumlah dakwaan terhadap terdakwa dalam kasus korupsi FIFA, termasuk perkara besar yang menyeret lebih dari 20 pejabat tinggi FIFA pada 2015.

Baca juga :  Alex Freeman Bersinar! Putra Legenda NFL Antar AS ke Fase Gugur Piala Dunia

Menurut Raskin, terpilihnya Infantino sebagai Presiden FIFA semula diharapkan menjadi awal reformasi tata kelola organisasi. Namun ia justru menilai kepemimpinan Infantino melemahkan sistem etik internal FIFA.

Raskin bahkan mengutip pendapat akademisi hukum yang menyebut kedekatan Infantino dengan pemerintahan Trump sebagai bentuk “suap yang sah secara hukum” (legal bribery).

Tiket Piala Dunia Ikut Disorot

Komite juga menyoroti kebijakan penjualan tiket Piala Dunia menggunakan sistem dynamic pricing, yang kini sedang diselidiki sejumlah jaksa agung negara bagian di Amerika Serikat.

Sistem tersebut dinilai menyebabkan lonjakan harga tiket secara drastis sehingga banyak suporter kesulitan membeli tiket pertandingan.

Baca juga :  Italia Tolak Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Menteri Olahraga: Tak Pantas!

Raskin menuding hubungan erat FIFA dengan pemerintahan Trump membuat organisasi tersebut merasa memiliki perlindungan politik sehingga berani menerapkan kebijakan yang merugikan konsumen.

Komite memberikan tenggat waktu hingga 9 Agustus bagi FIFA untuk menyerahkan dokumen yang diminta dan menjadwalkan wawancara dengan Infantino.

Meski demikian, Raskin belum memiliki kewenangan memaksa Infantino hadir karena Partai Demokrat tidak menguasai mayoritas di DPR AS. Kehadiran Infantino hanya dapat dipaksakan apabila mendapat dukungan dari anggota Partai Republik.

Di sisi lain, Infantino membantah berbagai kritik tersebut. Dalam unggahan panjang di Instagram pada Senin, ia menyebut berbagai tuduhan terhadap dirinya sebagai narasi kebencian dan informasi yang menyesatkan. Ia juga menegaskan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berjalan sukses.

FIFA sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar mengenai penyelidikan tersebut.