BI Naikkan BI Rate Jadi 5,50 Persen, Daya Beli Terancam, Pemerintah Diminta Perkuat Bantalan Sosial

DIKISIMERDEKA.COM JAKARTA – Gelombang suku bunga tinggi global belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah tekanan itu, Bank Indonesia (BI) memilih kembali mengerek suku bunga acuan menjadi 5,50 persen, level tertinggi sejak April 2025. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas rupiah, tetapi di sisi lain berisiko memperberat beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, mengingatkan pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat rentan menghadapi tekanan ekonomi sendirian. Menurutnya, bantalan sosial dan subsidi yang tepat sasaran kini menjadi kebutuhan mendesak.

BI Kirim Sinyal Darurat

Rijadh menjelaskan, keputusan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin dalam Rapat Dewan Gubernur pada 17–18 Juni 2026 bukanlah keputusan biasa.

Pasalnya, Bank Indonesia bahkan menggunakan forum mingguan untuk mengumumkan kenaikan suku bunga, sesuatu yang umumnya diputuskan dalam rapat bulanan.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan kondisi pasar keuangan sedang menghadapi tekanan serius.

Pemicu utamanya adalah nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.171 per dolar Amerika Serikat pada 9 Juni 2026, level terlemah sejak krisis moneter 1998.

“Arah risiko suku bunga kini bergerak ke atas. Lingkungan eksternal inilah yang memaksa BI memperketat kebijakan meski ekonomi domestik sedang melambat,” kata Rijadh, Jumat (10/7).

Dana Asing Keluar, IHSG Terpukul

Tekanan global juga berdampak langsung terhadap pasar keuangan Indonesia.

Baca juga :  Gubernur Koster Apresiasi Bank Indonesia dan BMPD Gotong Royong Tangani Covid-19 di Bali

Saat imbal hasil aset berbasis dolar tetap tinggi, investor asing cenderung menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Data semester pertama 2026 menunjukkan investor asing membukukan penjualan bersih Rp73,60 triliun di pasar saham.

Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sekitar 35 persen sepanjang paruh pertama tahun ini dan ditutup di kisaran 5.643 pada akhir Juni.

Sementara itu, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat melonjak hingga sekitar 7,48 persen sebelum akhirnya kembali mereda.

Menurut Rijadh, kondisi tersebut terjadi karena investor mulai mengalihkan dana ke instrumen pendapatan tetap yang kini menawarkan keuntungan lebih menarik dibandingkan saham.

BBM Naik, Rakyat Kian Terjepit

Dampak kenaikan suku bunga tidak berhenti di pasar keuangan.

Masyarakat juga harus menghadapi lonjakan harga BBM nonsubsidi yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, bersamaan dengan inflasi Juni yang mencapai 3,34 persen.

Baca juga :  Presiden Harap Bank Indonesia Ambil Peran Signifikan dalam Reformasi Struktural

Kondisi itu membuat biaya hidup meningkat, sementara bunga kredit ikut naik sehingga konsumsi rumah tangga berpotensi melemah.

Kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor penggerak konsumsi nasional dinilai menjadi salah satu pihak yang paling merasakan tekanan.

Memang, bunga simpanan ikut meningkat. Namun manfaat tersebut lebih banyak dinikmati pemilik deposito besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Rupiah Harus Dijaga

Meski kenaikan suku bunga terasa berat, Rijadh menilai langkah BI tetap diperlukan.

Menurutnya, apabila rupiah terus melemah tanpa kendali hingga melampaui Rp18.000 per dolar AS, harga barang impor, pangan, dan energi akan melonjak lebih tinggi sehingga dampaknya jauh lebih berat bagi masyarakat.

“Suku bunga tinggi memang menjadi beban yang terlihat. Tetapi rupiah yang kehilangan jangkar akan menimbulkan ongkos ekonomi yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Perkuat Fiskal

Selain menjaga stabilitas moneter, Rijadh meminta pemerintah memperkuat kredibilitas fiskal.

Ia menilai pasar kini tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan tata kelola pemerintahan dan kepastian regulasi.

Walaupun penerbitan obligasi internasional Indonesia senilai 1,5 miliar dolar AS mendapat sambutan positif investor, pemerintah tetap harus memperbaiki aspek transparansi agar kepercayaan pasar tidak menurun.

Baca juga :  DPR Ingatkan BI Jangan Bikin UMKM Sesak Napas Demi Selamatkan Rupiah

Bantalan Sosial Harus Tepat Sasaran

Rijadh menegaskan, kebijakan yang paling dibutuhkan saat ini bukan stimulus besar-besaran, melainkan perlindungan terhadap masyarakat yang paling terdampak.

Menurutnya, bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran akan jauh lebih efektif menjaga daya beli dibandingkan kebijakan yang diberikan secara merata.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menekan biaya produksi melalui kebijakan yang mampu meningkatkan pasokan tanpa membebani anggaran negara.

Reformasi Investasi Tak Bisa Ditunda

Rijadh juga mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan arus investasi jangka panjang yang lebih kuat.

Apalagi, defisit perdagangan pertama dalam enam tahun terakhir menunjukkan ketahanan sektor eksternal mulai melemah.

Karena itu, reformasi untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan meningkatkan ekspor bernilai tambah harus segera dipercepat agar perekonomian nasional lebih tahan menghadapi tekanan global.

“Momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi. Kepercayaan investor harus dijaga melalui tata kelola yang baik, sementara masyarakat rentan harus mendapat perlindungan yang memadai,” pungkasnya.