DIKSIMERDEKA.COM, PONTIANAK – Pendekatan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar atau market-driven economy dinilai belum mampu menjawab persoalan ketimpangan pembangunan dan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pasar global. Karena itu, diperlukan peran negara yang lebih kuat melalui pendekatan state-driven economy atau intervensi strategis negara.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, dalam kegiatan Magang Komunikasi Pembangunan yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan itu diikuti puluhan kreator konten muda dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

Menurut Teguh, persoalan ketimpangan pembangunan dan rendahnya produktivitas ekonomi telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Gagasan tersebut bahkan menjadi salah satu tema utama dalam buku Paradoks Pembangunan yang ditulis Prabowo pada 2017.

Ia menjelaskan, setelah memimpin pemerintahan, Prabowo berupaya melengkapi pendekatan ekonomi berbasis pasar dengan memperkuat peran negara di sektor-sektor strategis yang selama ini kurang diminati pelaku pasar.

“Kebijakan hilirisasi, pengendalian ekspor komoditas, penguatan ketahanan pangan, program gizi bagi generasi muda, hingga penguatan ekonomi desa merupakan bagian dari pendekatan state-driven economy yang sedang dijalankan,” kata Teguh.

Menurut dia, sistem ekonomi berbasis pasar memang memiliki keunggulan dalam menciptakan efisiensi, mendorong inovasi, dan menarik investasi. Namun, mekanisme pasar tidak selalu tertarik masuk ke sektor-sektor yang membutuhkan investasi besar dengan tingkat risiko tinggi.

“Pasar tidak selalu mau masuk ke sektor hulu, pangan, energi, hilirisasi mineral, maupun pembangunan konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan,” ujarnya.

Teguh menyebut pendekatan yang diterapkan Prabowo juga dapat dipahami sebagai bentuk strategic state intervention atau intervensi strategis negara. Dalam konsep tersebut, negara berperan sebagai investor awal sekaligus pengambil risiko pada sektor-sektor yang belum menarik bagi swasta.

Langkah itu, lanjutnya, bertujuan membangun fondasi industri nasional, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan sistem logistik yang lebih kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dari perspektif geopolitik, Teguh menilai pendekatan state-driven economy juga menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam meningkatkan posisi tawar di tengah persaingan global yang semakin kompleks.

Sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan sumber daya melimpah, Indonesia membutuhkan kapasitas ekonomi yang kuat agar mampu berperan lebih besar dalam menentukan arah berbagai agenda internasional.

“Pendekatan ini bukan berarti negara berhadapan dengan pasar. Yang dibutuhkan adalah negara yang cerdas dan pasar yang sehat. Kombinasi keduanya menjadi fondasi penting bagi daya tahan ekonomi Indonesia,” kata dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.