PBB Soroti Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata

DIKSIMERDEKA.COM NEW YORK-Daftar hitam PBB kembali menjadi sorotan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan Israel dan Rusia ke dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual terkait konflik.

Dalam laporan terbarunya, PBB menyebut pasukan keamanan kedua negara terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pemerkosaan, penyiksaan seksual, kekerasan terhadap alat kelamin, hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan.

Langkah ini menempatkan Israel dan Rusia dalam daftar yang sama dengan sejumlah kelompok bersenjata dan pihak lain yang sebelumnya telah dituduh melakukan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

PBB Verifikasi Puluhan Kasus terhadap Warga Palestina

Menurut laporan tersebut, PBB memverifikasi 31 kasus kekerasan seksual terhadap warga Palestina, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak dari Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, dalam periode 2023 hingga 2025.

Laporan itu menyebut adanya dugaan pemerkosaan berkelompok, penggunaan kekerasan seksual sebagai bentuk penyiksaan, pemerkosaan menggunakan benda, percobaan pemerkosaan, penembakan yang menargetkan alat kelamin, pemaksaan telanjang, hingga ancaman pemerkosaan.

PBB menegaskan bahwa angka tersebut belum tentu mencerminkan keseluruhan kasus yang terjadi karena keterbatasan akses investigasi.

Israel Dituding Hambat Investigasi

PBB menyatakan investigasi menghadapi hambatan serius karena tim pemantau tidak diizinkan mengakses sejumlah pusat penahanan dan mengalami pembatasan perjalanan ke Gaza. Selain itu, terdapat laporan bahwa sebagian tahanan takut memberikan kesaksian setelah dibebaskan.

Namun Israel membantah tuduhan tersebut.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan negaranya telah menyerahkan dokumen dan tanggapan rinci terhadap seluruh tuduhan yang diajukan.

Israel juga mengecam keputusan PBB memasukkan negara tersebut ke dalam daftar hitam.

Rusia Dituduh Lakukan Penyiksaan Seksual Sistematis

Di sisi lain, laporan PBB menyebut telah memverifikasi 310 kasus kekerasan seksual yang dikaitkan dengan pasukan Rusia terhadap warga Ukraina.

Bentuk pelanggaran yang disebutkan meliputi pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, mutilasi alat kelamin, serta penggunaan sengatan listrik pada area sensitif tubuh tahanan. Mayoritas korban adalah laki-laki, meskipun perempuan dan anak perempuan juga termasuk di antara korban yang terverifikasi.

PBB sebelumnya menyebut praktik penyiksaan seksual terhadap warga sipil dan tawanan perang Ukraina ditemukan di hampir seluruh pusat penahanan yang berhasil diteliti.

Rusia dan Israel Sama-Sama Membantah

Baik Rusia maupun Israel menolak tuduhan bahwa militer mereka menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari operasi keamanan atau militer.

Meski demikian, PBB menyatakan keterbatasan akses ke lokasi penahanan membuat proses verifikasi menjadi lebih sulit dan berpotensi membuat jumlah kasus yang sebenarnya lebih besar dari yang berhasil didokumentasikan.

PBB: Kekerasan Seksual dalam Konflik Meningkat

Secara global, laporan tersebut mencatat peningkatan tajam kasus kekerasan seksual terkait konflik dibanding tahun sebelumnya.

PBB menyebut perempuan dan anak perempuan tetap menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban. Namun kasus yang melibatkan laki-laki juga meningkat, terutama dalam konflik di Ukraina dan wilayah Palestina.

Laporan itu juga mencatat bahwa Hamas sebelumnya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam yang sama terkait serangan 7 Oktober 2023 dan dugaan perlakuan terhadap sandera di Gaza.

Analisis: Tekanan Diplomatik Meningkat

Masuknya Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB berpotensi menambah tekanan diplomatik terhadap kedua negara di tengah konflik yang masih berlangsung.

Meskipun daftar tersebut tidak secara otomatis memicu sanksi internasional, status tersebut dapat menjadi dasar bagi peningkatan pengawasan, investigasi lebih lanjut, serta tekanan politik dari komunitas internasional.

Di sisi lain, perbedaan pandangan antara laporan PBB dan bantahan dari pihak yang dituduh menunjukkan bahwa isu akuntabilitas dalam konflik modern masih menjadi salah satu persoalan paling rumit dalam hubungan internasional saat ini.
Masuknya Israel dan Rusia ke dalam Daftar Hitam PBB tidak otomatis memunculkan sanksi internasional. Namun status tersebut dapat meningkatkan tekanan diplomatik terhadap kedua negara di berbagai forum internasional.

Selain itu, laporan PBB sering menjadi rujukan bagi organisasi hak asasi manusia, lembaga kemanusiaan, hingga negara-negara anggota dalam mengevaluasi situasi konflik. Karena itu, keputusan memasukkan Israel dan Rusia ke dalam Daftar Hitam PBB diperkirakan akan memicu perdebatan politik dan diplomatik dalam beberapa waktu ke depan.