DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai melakukan kurasi ketat terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner yang akan dilibatkan dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) 2026.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Bali tidak lagi membuka pendaftaran umum, melainkan turun langsung mencari pelaku usaha yang dinilai potensial dan telah memiliki usaha nyata.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Try Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan pola seleksi ini diterapkan untuk menghindari munculnya UMKM dadakan yang hanya beroperasi saat gelaran PKB.

“Sekarang kami tidak membuka pendaftaran. Tim kami turun langsung ke masing-masing UMKM yang kami lihat punya potensi, terutama kuliner yang bisa mewakili kekhasan daerah,” ujarnya.

Baca juga :  Cok Ace Tegaskan Pemprov Komit Bentengi Alam dan Budaya Bali

Ia menegaskan, UMKM yang terlibat nantinya tidak membawa label mewakili kabupaten/kota tertentu, melainkan dipilih berdasarkan kualitas produk, konsistensi usaha, dan kesiapan operasional.

Menurutnya, langkah jemput bola dilakukan agar Pemprov bisa memastikan pelaku usaha yang dipilih benar-benar aktif menjalankan bisnis, bukan hanya hadir saat momentum PKB.

“Kami ingin menghindari UMKM yang muncul hanya saat PKB saja. Karena itu tim turun langsung mengecek usaha mereka, apakah memang sudah berjalan atau hanya usaha dadakan,” katanya.

Meski tidak membuka pendaftaran, pelaku UMKM yang berminat tetap dapat menginformasikan profil usaha kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk selanjutnya diverifikasi di lapangan.

“Silakan menginformasikan kepada kami kalau punya UMKM kuliner, dengan keunggulan apa. Minimal profil diberikan, lalu kami akan turun mengecek,” imbuhnya.

Baca juga :  DPR Dorong Kesiapan UMKM 'Go Online'

Ia juga memastikan tidak ada biaya sewa stand bagi UMKM yang lolos kurasi di PKB 2026. Kebijakan ini telah diterapkan sejak tahun lalu untuk mencegah praktik jual beli stand.

“Tidak ada biaya sewa stand. Sejak tahun lalu kami pastikan gratis, sehingga tidak ada lagi isu jual beli stand,” tegasnya.

Selain itu, konsep area kuliner PKB tahun ini tengah dievaluasi. Pemprov berencana mengurangi jumlah stand agar area makan pengunjung lebih luas dan nyaman. Namun, jumlah pelaku UMKM dipastikan tidak berkurang karena kemungkinan diterapkan sistem rotasi tenant.

“Kemungkinan stand kita kurangi, tapi area menikmati hidangan diperluas. Pelaku UMKM bisa digilir, jadi tidak harus sebulan penuh,” jelasnya.

Baca juga :  Pemprov Bali Hentikan Pengiriman Sampah Organik ke TPA Suwung Mulai 1 Agustus 2025

Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendorong kualitas pelayanan UMKM. Pelaku usaha juga diwajibkan memenuhi persyaratan pengelolaan sampah dan pengurangan plastik.

“Persyaratan pengelolaan sampah dan plastik wajib dipenuhi. Kalau mereka sanggup, kami siapkan stand,” katanya.

Ia menambahkan, keikutsertaan UMKM dalam PKB sebetulnya tidak semata untuk mencari keuntungan ekonomi, melainkan ajang promosi produk agar pengunjung dapat mengenal dan mendatangi langsung lokasi usaha setelah acara berakhir.

“Ini bukan murni mencari keuntungan, tapi lebih ke promosi. Kalau pengunjung suka, setelah PKB mereka bisa datang langsung ke tempat usaha,” ujarnya.

Reporter: Agus Pebriana