DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih mendorong pemerintah memberikan kompensasi kepada petani yang lahannya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kompensasi tersebut diusulkan sebesar tiga kali nilai hasil panen sebagai upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Bali.

“Misalnya kalau petani mendapatkan Rp10 juta dari hasil panen, ya kasih Rp30 juta supaya mereka tetap mempertahankan sawahnya,” ujar pria yang akrab disapa Demer itu.

Menurut Ketua DPD Golkar Bali, petani yang mempertahankan lahan sawah sejatinya turut menjaga sektor pariwisata Bali karena bentang alam pertanian menjadi bagian dari daya tarik wisata Pulau Dewata. Karena itu, pemerintah dinilai perlu hadir memberi perlindungan ekonomi yang layak bagi petani.

Baca juga :  KPK Beri Tanggapan Soal Laporan Anggota DPR RI Asal Bali

Ia menilai kebijakan perlindungan lahan sawah tidak cukup hanya membebaskan pajak, melainkan juga harus disertai insentif nyata. Pasalnya, banyak petani berada dalam posisi sulit ketika harga tanah di sekitarnya melonjak akibat pembangunan vila dan kawasan pariwisata.

Baca juga :  Bali Utara Diusulkan Jadi Lokasi KEK Keuangan

“Di sebelahnya vila-vila dibangun, harga tanah naik tinggi. Sementara petani diminta tetap mempertahankan sawahnya tanpa kompensasi yang memadai. Itu tidak adil,” katanya.

Demer mengatakan kondisi tersebut berpotensi memperbesar kesenjangan sosial di Bali. Menurutnya, banyak masyarakat akhirnya memilih menjual tanah karena pendapatan dari sektor pertanian tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

Ia juga menyoroti belum kuatnya ekosistem pertanian di Bali. Menurutnya, mulai dari distribusi pupuk, perlindungan hasil panen, hingga pasar produk lokal belum berjalan optimal.

Baca juga :  Rahasia Psikedelik Terbongkar! Otak Jadi Lebih Terhubung dari Biasanya

“Kalau memang ingin mempertahankan pertanian, ekosistemnya harus dibangun serius. Jangan hanya melarang alih fungsi lahan,” ujarnya.

Selain itu, Demer menilai pemerataan pembangunan perlu didorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Bali Selatan. Ia mengingatkan ketimpangan pembangunan dapat mengancam keberlangsungan adat dan budaya Bali.

“Kekuatan Bali itu adat dan budayanya. Kalau masyarakat lokal terus terdesak karena pembangunan yang tidak merata, itu yang berbahaya,” katanya.

Reporter: Agus Pebriana