DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mempertegas komitmen menata sektor pariwisata agar lebih tertib, berkualitas, dan berkeadilan. Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah penertiban villa ilegal yang belum memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban pajak daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster yang memastikan akan hadir langsung dalam agenda Bali Villa Connect 2026 pada 26 Mei mendatang. Forum tersebut akan menjadi momentum konsolidasi sekaligus penataan akomodasi pariwisata di Bali agar selaras dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Baca juga :  Gubernur Koster Apresiasi Bale Paruman Adhyaksa: Inovasi Penegakan Hukum di Bali

Menurut Koster, penertiban akan difokuskan pada akomodasi villa yang tidak mendukung pembangunan daerah, khususnya usaha yang belum memiliki izin resmi dan tidak menjalankan kewajiban pembayaran pajak.

“Saya akan hadir di acara Bali Villa Connect 2026. Terkait adanya villa ilegal yang tidak memiliki izin dan tidak bayar pajak, kita tertibkan,” tegas Koster.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah berkomunikasi dengan sejumlah platform digital penyedia layanan akomodasi untuk menghentikan promosi terhadap properti yang tidak memiliki legalitas usaha.

Baca juga :  Jamin Ketersediaan Beras Murah, Gubernur Koster Kembangkan Lumbung Pangan

“Saya sudah bicara ke Airbnb serta meminta ke platform media untuk menghapus dan tidak lagi mempromosikan ribuan properti akomodasi di Bali yang tidak mengantongi izin resmi serta tidak membayar pajak,” ujar Koster.

Langkah tersebut, lanjutnya, bukan semata penegakan aturan, tetapi juga upaya menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Bali agar tetap sehat dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi seluruh pelaku usaha.

Baca juga :  Gubernur Bali dan Unsur Pimda Bersatu Tolak Preman Berkedok Ormas

Pemerintah Provinsi Bali menilai penataan akomodasi ilegal penting dilakukan untuk melindungi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga kualitas destinasi, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pengelola akomodasi yang selama ini telah mematuhi regulasi.

Melalui langkah ini, Pemprov Bali berharap ekosistem pariwisata Bali semakin tertib, legal, dan mampu mempertahankan citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berbasis budaya dan keberlanjutan.