DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gubernur Bali bersama unsur pimpinan daerah (pimda) lainnya, yakni Ketua DPRD, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Danrem 163/Wira Satya, dan Kepala BIN Daerah Bali secara resmi menyatakan penolakan terhadap kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjalankan aktivitas berkedok menjaga keamanan, ketertiban dan sosial dengan tindakan premanisme, kekerasan dan intimidasi di pulau Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menilai kehadiran Ormas seperti itu justru akan merusak citra pariwisata Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi. Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali tidak memerlukan keberadaan ormas berkedok premanisme.

Baca juga :  BEM UNUD Dukung Kebijakan Gubernur Koster Larangan AMDK Dibawah 1 Liter

“Bali tidak membutuhkan ormas berkedok menjaga keamanan, ketertiban dan sosial dengan cara-cara premanisme. Ormas seperti ini akan merusak citra pariwisata Bali yang sudah dikenal aman dan nyaman oleh dunia internasional,” tegas Gubernur Koster didampingi Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Danrem 163/Wira Satya, dan Kepala BIN Daerah Bali dalam pernyataan persnya, Senin (12/05/2025).

Lebih lanjut, Gubernur Koster menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 298 ormas yang terdaftar resmi di Bali dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kepemudaan, kebudayaan, serta lingkungan.

Baca juga :  Pemprov Jabar Diminta Tiru Bali Bangun Pusat Kebudayaan

Ia menegaskan bahwa Pemerintah memiliki wewenang penuh untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap ormas dengan pertimbangan kondisi wilayah.

Koster menekankan bahwa sistem keamanan Bali sudah sangat memadai dengan dukungan lembaga negara seperti TNI dan Polri, serta sistem keamanan berbasis adat seperti SIPANDU BERADAT dan BANKAMDA, yang terbukti efektif dalam menjaga keamanan, bahkan dalam event-event berskala internasional.

“Penanganan keamanan dan ketertiban di Wilayah
Desa Adat se-Bali sudah terbukti sangat memadai, bahkan mampu menangani keamanan kegiatan-kegiatan berskala internasional di Bali, yang diselenggarakan sejak dahulu sampai saat ini,
bahkan sampai ke-depan sepanjang zaman,” terangnya.

Baca juga :  Pakai Mekanisme Gotong Royong, Koster Berhasil Efisienkan Anggaran TMD Rp 30 M

Oleh karena itu, Bali tidak membutuhkan kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan
premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif.

Lebih lanjut, Koster mengapresiasi warga pendatang yang telah membentuk paguyuban dengan semangat kekeluargaan dan berkontribusi positif bagi pembangunan Bali.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Bali untuk tetap menjaga kedamaian dan ketertiban dengan semangat gotong royong, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Editor: Agus Pebriana