DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang karib disapa Gus Ipul menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Kedatangan Gus Ipul disambut oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo. Gus Ipul ke KPK dalam rangka untuk diskusi pencegahan korupsi program Sekolah Rakyat (SR).

“Pada hari ini kami KPK menerima audiensi dari jajaran Kementerian Sosial dalam rangka pencegahan. kami melakukan diskusi terkait dengan program sekolah rakyat khususnya bagaimana kita ke depannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan,” kata Budi.

Baca juga :  Sekjen Kemenhub dan Pengusaha Beras Mangkir Panggilan KPK 

Sementara itu, Gus Ipul mengaku telah mendapat banyak masukan dari KPK untuk memitigasi celah korupsi dalam program sekolah rakyat. Sebab, sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan sekolah rakyat tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji,” ungkap Gus Ipul.

Baca juga :  KPK Amankan Delapan Orang saat OTT di Jakarta

“Maka itu pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi Kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana,” imbuhnya.

Baca juga :  Menhub Disebut Banyak Titip Kontraktor, KPK Akan Dalami

Gus Ipul menjelaskan, beberapa poin penting bahwa sampai hari ini dalam catatan LKPP, Kemensos masih di peringkat ke-167 dalam pengadahan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadahan barang dan jasa.

“Yang kedua memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar,” kata dia.