DIKSIMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memantapkan langkah untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui penguatan komitmen lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, serta bertujuan mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan daerah.

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, menegaskan bahwa upaya mewujudkan KLA harus dilakukan dengan kesungguhan, bukan sekadar mengejar predikat.

“Berbicara tentang hak anak, saya minta bapak/ibu jangan setengah hati. Pengisian indikator KLA harus dilakukan dengan saksama dan sungguh-sungguh,” ujarnya saat Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Klungkung, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, keterlibatan Forum PUSPA yang dipimpin Ketua Forum PUSPA Kabupaten Klungkung diharapkan mampu mendorong peningkatan capaian KLA tahun ini.

“Saya yakin predikat KLA Kabupaten Klungkung akan lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, menyampaikan bahwa pemenuhan indikator KLA tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Hal itu dapat diwujudkan melalui sinergi antarinstansi dan penyesuaian program yang sudah berjalan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menciptakan lingkungan dan layanan yang aman, sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Ketua Forum PUSPA Kabupaten Klungkung, Eva Satria, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan KLA di Klungkung.

Ia optimistis keterlibatan Forum PUSPA akan membawa peningkatan peringkat KLA dibanding tahun sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama Gugus Tugas KLA Kabupaten Klungkung.

Penandatanganan itu menjadi bentuk penegasan komitmen seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan perlindungan anak, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan anak.

Editor: Agus Pebriana