DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan puluhan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026). Dalam operasi tersebut, tim penyelidik KPK turut mengamankan Bupati Cilacap bersama sejumlah pihak lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan total 27 orang untuk dimintai keterangan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Baca juga :  Sekjen Kemenhub dan Pengusaha Beras Mangkir Panggilan KPK 

“Benar hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap. Di mana hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).

Budi menjelaskan, pihak-pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan awal oleh tim KPK. Selanjutnya, mereka berpotensi dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Baca juga :  Konpers Kinerja 2020: KPK Mantapkan Strategi Pemberantasan Korupsi

“Nantinya tentu tim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih tentunya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa kegiatan penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh kepala daerah yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Baca juga :  Bupati Ponorogo Dikabarkan Terjaring OTT KPK

“Adapun terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap, diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” jelasnya.

KPK saat ini masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Sesuai ketentuan hukum, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.