DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang jadi andalan pemerintahan Prabowo Subianto mulai disorot tajam. Bukan soal menu, bukan pula soal anggaran. Tapi soal yang paling mendasar: siapa yang memastikan gizinya benar-benar berkualitas?

Komisi IX DPR RI angkat suara. Mereka mencium satu persoalan krusial: kekurangan tenaga ahli gizi. Jika ini dibiarkan, program besar ini bisa berubah arah dari “makan bergizi” menjadi sekadar “bagi-bagi makanan”.

Gizi Bukan Sekadar Isi Perut

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, mengingatkan keras. Keberhasilan program tidak cukup hanya memastikan makanan sampai ke tangan penerima. Yang jauh lebih penting adalah kandungan gizinya terukur dan sesuai standar.

Baca juga :  Maju DPR RI, Bupati Pasaman Resmi Ajukan Pengunduran Diri

“Kalau SDM gizi ini tidak terpenuhi, repot nanti,” tegasnya dalam kunjungan kerja Komisi IX di Jambi, Senin (23/2/2026).

Artinya jelas,tanpa pengawasan tenaga profesional, kualitas bisa amburadul. Program prioritas pemerintah pun terancam kehilangan ruhnya.

Petugas Bersertifikat Masih Langka

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, tak menampik fakta di lapangan. Jumlah tenaga ahli gizi bersertifikat masih minim. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan di berbagai titik layanan, pemerintah masih kesulitan mencari petugas yang memenuhi standar.

Baca juga :  DPR RI Apresiasi Kepemimpinan Koster, Jadikan Bali Model Pariwisata Berkelanjutan

Jika pelatihan tidak dipercepat, distribusi bisa jalan — tapi mutu belum tentu terjamin.

Daerah Diminta Bergerak Cepat

Komisi IX tak ingin sekadar mengkritik. Mereka mendorong langkah konkret:

  • Pemda diminta menggandeng politeknik kesehatan dan sekolah dengan jurusan gizi.
  • Balai Latihan Kerja didorong membuka pelatihan khusus tenaga gizi.
  • Percepatan sertifikasi harus jadi prioritas.

Tujuannya satu: SDM siap sebelum program membesar.

Koperasi Desa Bisa Jadi Mitra

Menariknya, DPR juga melihat peluang kolaborasi. Koperasi desa dan kelurahan yang sedang dibangun bisa dilibatkan sebagai penyedia bahan pangan ketika operasional berjalan penuh.

Baca juga :  Kungker ke Bali, Dewan Pusat Bahas Persiapan Pemilu hingga Netralitas ASN

Namun lagi-lagi, distribusi bahan saja tak cukup. Tanpa pengawasan ahli, kualitas tetap jadi tanda tanya.

Jangan Sampai Program Besar Gagal karena Detail Dasar

Program MBG adalah janji besar. Tapi janji besar butuh fondasi kuat. Tanpa tenaga ahli gizi yang cukup dan tersertifikasi, risiko penyimpangan standar sangat terbuka.

Komisi IX DPR RI sudah memberi alarm. Sekarang bola ada di tangan pemerintah dan pemda.

Karena pada akhirnya, rakyat tak butuh sekadar kenyang.
Rakyat butuh sehat.