DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster segera melaksanakan rapat kordinasi (rakor) dengan semua kepala daerah di Bali untuk menindaklanjuti arahan Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Pemerintah Luhut Binsar Panjaidtan untuk mempercepat digitalisasi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan usai rapat perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (26/02/2026).

Baca juga :  700 Ribu Wistawan Swiss ke Bali tiap Tahunnya, Kurt Kunjungi Gubernur Koster

“Berdasarkan arahan tadi untuk digitalisasi pemerintahan daerah, nanti kami akan tindaklanjuti dengan mengadakan rakor dengan bupati dan wali kota,” terangnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa Bali dipilih sebagai salah satu provinsi percontohan dalam percepatan digitalisasi pemerintahan berbasis teknologi terintegrasi. Setelah sebelumnya, Kabupaten Banyuwangi berhasil menjadi model percontohan.

Luhut mengatakan program ini bertujuan mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi digital yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintah ke dalam satu sistem terpadu berbasis government technology dengan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Baca juga :  Gubernur Koster Buka Kejuaraan Daerah KKI Bali Gubernur Cup Tahun 2022

Ia menegaskan, integrasi sistem digital ini diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

Lebih jauh, ia mengungkapkan target nasional program tersebut dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada Oktober 2026 setelah sebelumnya dilakukan implementasi bertahap di sejumlah daerah.

Baca juga :  Bali-NTB-NTT Perkuat Kerjasama Regional di Bidang Pariwisata sampai Energi

“Banyuwangi dulu. Kemudian April nanti kita berpikir untuk launching di 200 kabupaten/kota,” terangnya.

Pemerintah menargetkan pada saat peluncuran nasional Oktober nanti, sebanyak 200 hingga 250 juta penduduk Indonesia telah memiliki identitas single ID yang terintegrasi dalam sistem tersebut.

Reporter: Agus Pebriana