DIKSIMERDEKA.COM,WASHINGTON DC — Pemerintah gaspol memperkuat kedaulatan energi dan tambang. Targetnya jelas: kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia naik dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041. Artinya, ada tambahan 12 persen saham untuk negara tanpa biaya pengambilalihan.

“Perpanjangannya kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12 persen saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi 12 persen ini tanpa ada biaya apapun khususnya untuk pengambilalihan 12 persen,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Washington DC mlalui keterangan tertulis Sekretariat Negara, Jumat (20/02/2026).

Tak cuma soal saham. Pemerintah juga menuntut penerimaan negara lebih tebal dibanding periode sebelumnya. Royalti, pajak, hingga kontribusi ke Papua sebagai daerah penghasil harus meningkat.

Baca juga :  Selat Hormuz Ditutup, Harga BBM Terancam Melonjak: DPR Sebut Beban APBN Bisa Naik Rp10,3 Triliun

“Dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang eksistensi bertahan pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti PNBB dan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Setelah MoU diteken, pembahasan teknis berlanjut. Pendanaan eksplorasi ke depan bakal ditanggung sesuai porsi kepemilikan. Bahlil menegaskan, skema perpanjangan 2041 harus menghasilkan cuan negara lebih besar, terutama dari emas.

“Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di tanah air,” ujarnya.

Baca juga :  120 Juta Motor Akan Dikonversi Listrik dalam 4 Tahun

Selama dua tahun terakhir, pemerintah bersama MIND ID dan Freeport-McMoRan melakukan negosiasi intensif. Langkah ini penting mengingat puncak produksi diproyeksikan terjadi pada 2035.

“Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi satu tahun pada saat belum terjadi musibah, Itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” ucapnya.

Di sektor migas, komunikasi dengan ExxonMobil juga dikebut. Pemerintah menyiapkan perpanjangan operasi hingga 2055, dengan tambahan investasi sekitar USD 10 miliar. Targetnya menjaga lifting di kisaran 170–185 ribu barel per hari.

Baca juga :  Bahlil Jamin Pasokan Batubara PLN Aman hingga April 2026

Semua negosiasi, tegas Bahlil, tetap berpijak pada Pasal 33 UUD 1945: sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Tentu dalam bernegosiasi kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan karena pasal 33, (UUD) 1945 sebagaimana apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengedepankan kepentingan negara,” tandasnya.

Dengan porsi saham naik dan target penerimaan lebih tinggi, pemerintah mengirim pesan tegas: tambang dan migas harus makin berpihak pada negara.