DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel J.D. Wattimena, mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada pembinaan dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tanpa perlindungan dan jaminan penyerapan pasar, UMKM yang selama ini dielu-elukan sebagai tulang punggung ekonomi nasional hanya akan menjadi jargon.

Samuel menilai kualitas produk UMKM Indonesia terus membaik berkat pendampingan kementerian dan berbagai program pembinaan. Namun, persoalan krusial justru muncul setelah kualitas meningkat: apakah produk mereka benar-benar terserap pasar?

Baca juga :  Dongkrak Ekonomi Nasional, Kontribusi Sektor Industri Agro Lampaui 50%

“UMKM ini disebut tulang punggung. Tapi kalau tulang punggung ini tidak dipelihara, tidak diberi ruang, dan tidak diserap, percuma hanya bicara,” ujarnya di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Ia menyoroti tantangan berat yang dihadapi UMKM ketika berhadapan langsung dengan produk impor. Dari sisi harga, produk luar jauh lebih murah. Dari sisi produksi, skala mereka jauh lebih masif. Jika UMKM dilepas begitu saja dalam mekanisme pasar bebas, persaingan menjadi timpang.

Baca juga :  Gubernur Koster Tegaskan Bali Berkepentingan dengan RUU Kepariwisataan

“Secara harga mereka jauh di bawah, secara masifnya produksi kita kalah. Kalau dilepas begitu saja, UMKM kita berat,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Karena itu, Samuel menekankan pentingnya keberpihakan konkret negara. Penyerapan produk UMKM, kata dia, tidak boleh hanya dibebankan kepada Kementerian UMKM atau pelaku usaha semata. Semua pihak harus terlibat.

Ia juga mendorong optimalisasi belanja pemerintah dan institusi negara untuk menyerap produk UMKM dalam negeri. Baginya, jaringan kementerian, wakil menteri, anggota DPR, hingga konstituen sebenarnya merupakan pasar potensial yang bisa digerakkan.

Baca juga :  Airlangga: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Bangkitkan UMKM

“Yang paling utama adalah penyerapan. Kita punya banyak kementerian, wakil menteri, anggota DPR, dan jaringan konstituen. Ini semua sebenarnya adalah pasar,” katanya.

Pesannya jelas: jika UMKM benar-benar ingin dijadikan fondasi ekonomi nasional, maka kebijakan harus mencerminkan perlindungan nyata. UMKM tidak cukup dibina. Mereka harus diberi ruang tumbuh, dilindungi dari tekanan pasar yang tak seimbang, dan dipastikan produknya laku di negeri sendiri.