DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bikin geger. Kali ini bukan soal tarif, bukan soal imigran, tapi soal “perdamaian dunia”. Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace (BoP), sebuah dewan perdamaian versi dirinya sendiri. Dunia pun geleng-geleng kepala. Indonesia malah ikut masuk. Akademisi menilai: ini blunder diplomasi.

Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol UGM Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro menyebut, pembentukan BoP jauh dari semangat perdamaian. Menurutnya, inisiatif ini lebih mencerminkan amarah dan kejumawaan Trump setelah gagal meraih Nobel Perdamaian.

“Apa yang dilakukan Trump ini lebih mencerminkan dirinya sebagai individu, bukan sebagai Presiden AS. Ia menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua BoP. Itu yang memicu penolakan keras dari sekutu-sekutu Amerika di Eropa,” ujar Nur, Rabu (28/1).

Narasi bahwa BoP dibentuk karena Amerika tak percaya pada PBB juga dinilai tidak sepenuhnya jujur. Menurut Nur, faktor geopolitik memang ada, tapi tak pernah dijelaskan secara utuh oleh Trump. Yang tampak jelas justru watak transaksional kebijakan luar negeri AS di bawah Trump.

Buktinya, setiap negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP wajib membayar iuran hampir Rp17 triliun. Angka fantastis ini dinilai memperlihatkan motif sebenarnya.

“Saya kira kepentingan ekonomi adalah motif utama pembentukan BoP, bukan perdamaian dunia,” tegas Nur.

Lebih jauh, Nur mengaku pesimis BoP akan menjadi forum penyelesaian konflik global. Struktur keanggotaannya dinilai timpang dan rawan dijadikan arena unjuk kekuatan politik Amerika.

“Negara anggota, sekalipun sudah bayar mahal, tetap tak akan berdaya menghadapi tekanan kepentingan Trump,” ujarnya.

Yang paling disorot adalah keikutsertaan Indonesia. Bagi Nur, langkah ini bukan sekadar keliru, tapi kesalahan diplomasi yang fatal. Selain harus merogoh kocek Rp17 triliun, Indonesia dinilai sedang menabrak prinsip politik luar negerinya sendiri.

Indonesia, kata Nur, justru bergabung dalam badan “perdamaian” yang diketuai oleh pendukung utama genosida. Ini dinilai bertolak belakang dengan amanat Konstitusi.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bergabung dengan BoP justru mencederai prinsip itu,” tegasnya.

Dampaknya tak main-main. Secara internasional, langkah ini berpotensi melemahkan posisi Indonesia di mata negara-negara dan kelompok yang selama ini konsisten mendukung perjuangan Palestina.

Sebagai penutup, Nur menegaskan bahwa arah Indonesia seharusnya sudah jelas: mendukung multilateralisme, bukan menciptakan panggung baru yang sarat kepentingan.

“Dewan Keamanan PBB memang tidak ideal. Tapi dalam segala hal, ia masih jauh lebih baik dibanding BoP,” pungkasnya.