DIKSIMERDEKA.COM, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya memperbaiki kualitas birokrasi dan efektivitas anggaran. Komitmen itu ditegaskan Bupati Muhammad Fawait saat bertemu Menteri PANRB, Rini Widyantini, di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Gus Fawait untuk menyampaikan kondisi terkini tata kelola pemerintahan di Jember. Ia mengakui, posisi daerahnya dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih rendah.

“IRB dan SAKIP kita memang tertinggal dari kabupaten lain di Jawa Timur. Namun, justru dari situlah kami berangkat untuk melakukan perbaikan. Jember harus bisa bangkit,” kata Fawait penuh optimisme.

Baca juga :  Bupati Jember Geser 352 Pejabat, Fokus Perkuat Tim Kerja Pemerintah

Menurutnya, reformasi birokrasi bukan hanya persoalan laporan administratif. Lebih dari itu, transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi penting agar investor menaruh kepercayaan dan berani menanamkan modal di Jember.

“Jika birokrasi berjalan transparan dan akuntabel, maka APBD bisa efektif. Istilah kami, anggaran benar-benar menetas untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Fawait menegaskan bahwa peningkatan skor IRB dan SAKIP akan berdampak langsung pada pembangunan. Mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan kesejahteraan warga.

Baca juga :  Bupati Jember Sampaikan Aspirasi Non-ASN dan Kuota CPNS ke Menteri PANRB

“APBD harus tepat sasaran. Harapan saya, dana yang dikelola benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat,” ungkapnya.

Dalam dialog itu, ia juga meminta arahan strategis dari Kementerian PANRB. Menurutnya, bimbingan pusat sangat dibutuhkan agar langkah yang ditempuh Pemkab Jember tidak sebatas perbaikan teknis, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata.

Fawait meyakini, dengan pendampingan langsung dari kementerian, target peningkatan nilai IRB dan SAKIP bisa tercapai dalam waktu relatif singkat. “Kami ingin membuktikan bahwa Jember bisa mengejar daerah lain, bahkan melampaui,” ucapnya.

Kementerian PANRB sendiri, menurutnya, memiliki peran krusial dalam memberikan pendampingan. Dengan sinergi pusat dan daerah, ia optimistis arah pembangunan Jember akan semakin jelas dan terukur.

Baca juga :  Pemkab Jember Tantang Kampus Teliti Efektivitas APBD Hadapi Masalah Sosial dan Kemiskinan

Pertemuan ini juga menandai keseriusan Jember untuk meninggalkan zona nyaman. Pemerintah daerah bertekad keluar dari predikat rendah dalam tata kelola, menuju daerah yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan semangat kepemimpinan dan dukungan pemerintah pusat, Fawait yakin Jember dapat melangkah lebih cepat. Reformasi birokrasi yang dicanangkan diharapkan membuka jalan baru bagi kemajuan daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.