DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pasca banjir besar yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Kebijakan ini diputuskan seusai rapat gabungan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, serta Forkopimda Provinsi Bali di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Sabtu (14/9).

“Mulai 2025, tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial seperti hotel dan restoran. Instruksi sudah saya berikan kepada Bupati dan Wali Kota. Setelah penanganan banjir selesai, kita akan kumpul kembali untuk memastikan tidak ada izin baru yang melanggar,” tegas Koster.

Baca juga :  Babak Baru Digitalisasi Bali: Gubernur Koster Resmi Luncurkan Domain bali.id

Menteri LHK Dukung Kebijakan Gubernur Bali

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyoroti kritisnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung. Dari total 49.500 hektare, hanya tersisa 1.500 hektare tutupan hutan atau sekitar 3%. Padahal secara ekologis, dibutuhkan minimal 30% tutupan pohon agar lingkungan tetap seimbang.

“DAS Ayung ini vital, karena di bawahnya terdapat Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dengan sisa 3% hutan, jelas kapasitasnya menahan curah hujan ekstrem sangat rendah,” ujar Hanif.

Ia mencatat, sejak 2015 hingga 2024, Bali kehilangan 459 hektare hutan akibat konversi. Jumlah ini memang kecil dibanding provinsi lain, tetapi sangat signifikan bagi Bali yang sensitif terhadap daya dukung lingkungan.

Hanif pun mendukung penuh kebijakan moratorium Koster. Ia menegaskan tata ruang Bali harus dikaji ulang karena sudah sangat rawan bencana hidrometeorologi. “Bali tidak boleh sembarangan. Ini perhatian dunia, maka harus dijaga ketat,” tegasnya.

Baca juga :  Kumpulkan Seluruh Pejabat Pemprov Bali, Gubernur Koster Minta Lebih Cepat

Senin (15/9/2025), tim Kementerian LHK bersama pemerintah daerah akan turun langsung mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang Bali.

Reforestasi dan Pemulihan Ekosistem

Koster menekankan pentingnya menjadikan banjir kali ini sebagai pelajaran berharga. Menurutnya, sungai adalah sumber kehidupan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Pemprov Bali bersama kabupaten/kota akan memulai reforestasi, revegetasi, serta evaluasi tata ruang melalui KLHS. Selain itu, sampah bencana yang mencapai 210 ton segera diangkut ke TPA Suwung. Presiden RI Prabowo juga memerintahkan percepatan pembangunan fasilitas waste-to-energy (WTE), meski ditargetkan baru rampung 1,5 hingga 2 tahun.

Baca juga :  Pertama Kali Secara Resmi, Perayaan Tumpek Uye Serentak Berjalan Sukses

Pariwisata Tetap Normal, Bali Kondusif

Meski diterpa banjir, Koster memastikan kondisi Bali tetap aman dan aktivitas pariwisata berjalan normal. Data terbaru menunjukkan kedatangan wisatawan mancanegara stabil pada kisaran 21.000–22.000 orang per hari tanpa ada pembatalan kunjungan.

Untuk pemulihan ekonomi, pasar tradisional terdampak seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari segera dibersihkan agar pedagang bisa kembali berjualan. Ganti rugi kios ditanggung APBD provinsi dan kota Denpasar, sementara kerusakan rumah warga ditangani BNPB.

“Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, penanganan pasca banjir kami targetkan tuntas minggu ini. Bali aman, masyarakat dan wisatawan bisa beraktivitas seperti biasa,” tutup Koster.