DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemimpin visioner. Program “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola” yang ia gagas perlahan mewujudkan pembangunan Bali yang menyeluruh. Sejumlah persoalan krusial seperti kemacetan, sampah, hingga ketersediaan air bersih mulai mendapat solusi dengan dukungan kuat pemerintah pusat.

Pada Selasa, 2 September 2025, Koster melakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian di Jakarta. Usahanya berbuah manis. Bali mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggelontorkan anggaran besar bagi infrastruktur prioritas. Total hampir Rp 1,5 triliun akan digelontorkan tahun 2026 mendatang.

Baca juga :  Wisman ke Bali Tembus Rekor 7,1 Juta di 2025, Menpar Apresiasi Kinerja Gubernur Koster

Koster menyebut, salah satu yang disetujui adalah pembangunan gedung parkir di Pura Batur senilai Rp 250 miliar, meniru sistem parkir modern di Pura Agung Besakih. Dengan model shuttle, mobil dari berbagai daerah bisa langsung terintegrasi tanpa menimbulkan kemacetan di kawasan pura. “Semuanya sudah disetujui untuk 2026,” tegas Koster.

Tak berhenti di sana, Gubernur asal Desa Sembiran itu juga mengajukan pembangunan underpass Jimbaran, Badung. Proyek ini awalnya direncanakan sharing anggaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Namun, Koster berhasil meyakinkan Menteri PUPR agar seluruh pembiayaan Rp 354 miliar ditanggung APBN. “Pak Menteri sudah komit, semuanya akan dibiayai pusat,” ujarnya.

Baca juga :  Gubernur Koster Setuju Amdal Terminal LNG Sidakarya di Offshore 3,5 Km

Selain itu, Koster juga mengusulkan pembangunan kembali Jembatan Kuning yang menghubungkan Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Dengan anggaran Rp 112 miliar dari APBN, akses wisatawan menuju Nusa Penida dan sekitarnya akan lebih nyaman tanpa kemacetan. “Pelabuhan Bias Munjul bisa optimal, sedangkan jalan penghubungnya dari APBD provinsi,” jelasnya.

Dukungan pusat juga mengalir untuk kelanjutan pembangunan Embung Tukad Unda di Klungkung. Embung senilai Rp 60 miliar itu sangat vital sebagai penyedia air bersih, terutama untuk kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Menurut Koster, seluruh pengajuan tersebut sudah masuk dalam rencana alokasi 2026.

Baca juga :  Menteri Hanif: Perubahan Iklim Sebabkan Curah Hujan di Bali Semakin Ektrem

Lebih jauh, Koster memastikan pembangunan shortcut Singaraja–Denpasar di titik 9 dan 10 tetap berlanjut. Pemerintah pusat telah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp 773 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang dikucurkan Kementerian PUPR untuk Bali pada 2026 mencapai hampir Rp 1,5 triliun.

“Kalau kita hitung, hampir Rp 1,5 triliun dari Kementerian PU akan digelontorkan. Ini semua demi kenyamanan, kesejahteraan, dan masa depan Bali,” tutup Koster penuh optimisme.

Editor: Agus Pebriana