DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) bersama pemerintah pusat.

Hal ini terungkap saat Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menerima kunjungan Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri RI, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, dan Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Andre Permana, di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (14/7).

Dalam pertemuan itu, Arya Wibawa yang didampingi Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, serta perwakilan OPD lainnya, menjelaskan bahwa ada tiga proyek prioritas yang akan difinalisasi melalui skema KPDBU. Ketiganya adalah Alat Penerangan Jalan (APJ), Pengembangan Rumah Sakit Wangaya, dan Sistem Air Minum Daerah.

Baca juga :  Perkuat SDM, Pemkot Denpasar dan Ikayana Tandatangani MoU

“Pemkot Denpasar berkomitmen mengawal finalisasi tiga proyek ini. Meski skema KPDBU terlihat kompleks di awal, namun pada pelaksanaannya minim risiko dan lebih terukur,” ujar Arya Wibawa.

Ia menegaskan, seluruh proyek tersebut telah melalui kajian internal untuk memastikan tidak melanggar regulasi yang berlaku. “Kami harap pembangunan ini segera rampung dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menyambut baik langkah Pemkot Denpasar dalam mengusulkan proyek melalui KPDBU. Menurutnya, hal ini sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 yang menekankan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan dasar.

Baca juga :  Jaya Negara Tinjau Lima Proyek Strategis Denpasar 2025, Pastikan Tepat Waktu

“Penting agar pembangunan dilakukan di awal masa jabatan kepala daerah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses ini dan menjadikan Denpasar sebagai percontohan,” jelas Teguh.

Ia juga menambahkan bahwa kehadirannya di Denpasar sekaligus untuk memetakan kendala di lapangan dan memberikan pendampingan yang diperlukan. “Semoga Denpasar bisa menjadi role model bagi daerah lain dalam pelaksanaan skema KPDBU,” ujarnya.

Baca juga :  Seluruh OPD Denpasar Diminta Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Senada dengan itu, Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana, menilai Pemkot Denpasar sebagai salah satu daerah yang paling serius dalam mendorong KPDBU. “Tiga proyek yang diusulkan menunjukkan komitmen kuat. Kami sangat mengapresiasi langkah ini,” ucap Andre.

Ia juga menyampaikan bahwa PT PII bersama pemerintah pusat akan terus melakukan penyempurnaan regulasi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kapasitas teknis dan akuntabilitas pelaksanaan.

“Skema KPDBU memang menuntut tata kelola ketat di awal, namun menjanjikan pelaksanaan yang aman dan minim risiko. Kami optimis ke depan skema ini akan semakin dipercaya pemerintah daerah,” tutup Andre.