DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran internal menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara.

Evaluasi ini, kata Dody, bertujuan menekan biaya tinggi dalam pembangunan nasional, sebagaimana pernah disoroti oleh ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Peristiwa OTT ini menjadi pengingat serius. Pembangunan kita masih dibebani biaya mahal akibat kebocoran anggaran, yang menyebabkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita tinggi. Ini harus dihentikan,” tegas Menteri Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Baca juga :  Cari Harun Masiku, KPK Dalami Pengetahuan Eks Komisioner KPU

Ia menyebut evaluasi akan dimulai pekan depan, mencakup seluruh jenjang dari eselon I hingga pejabat pembuat komitmen (PPK). Evaluasi ini akan dilakukan setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo.

“Presiden sudah memberi persetujuan. Kami akan bergerak cepat. Kementerian PU harus jadi contoh kementerian yang bersih, efisien, dan akuntabel. Setiap rupiah uang negara harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan,” ujar Dody.

Baca juga :  Menteri Dody Pastikan Kesiapan Infrastruktur Pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Kejaksaan atas kerja keras mereka menjaga integritas proyek-proyek pembangunan.

“Kami sangat menghargai komitmen KPK dan Kejaksaan dalam mengawal transparansi infrastruktur. Ini memperkuat upaya kami di kementerian untuk menegakkan integritas,” katanya.

Baca juga :  KPK Gelar Tangkap Tangan Terkait Perkara Dugaan Suap Pengadaan Bansos Covid-19

Dody juga menekankan bahwa evaluasi akan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, ia menegaskan tidak ada ruang untuk kompromi terhadap korupsi.

“Saya adalah pemimpin bagi seluruh insan Kementerian PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil dan objektif. Tapi saya tegaskan, tidak ada toleransi bagi korupsi. Ini adalah harga mati,” tutupnya.