DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menerima aspirasi ribuan sopir taksi konvensional anggota Forum Perjuangan Driver Pariwisata (FPDP) Bali yang menggelar aksi damai di depan kantor dewan setempat terkait permasalahan trasportasi pariwisata di Bali, Senin (6/1/25).

Aspirasi sopir taksi FPDP itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya dan menawarkan lima solusi guna menjawab aspirasi tersebut dan disampaikan langsung oleh Dewa Made Mahayadnya di hadapan massa aksi.

Pertama, memastikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 tentang layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di Bali berjalan dengan semestinya.

Baca juga :  Resmi Dilantik, Wayan Kariarta: Kita Akan Fokus Pada Pemerataan Pembangunan

Ia mengatakan pendekatan terhadap pelaksanaannya akan ditingkatkan secara konsisten, termasuk penerapan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor B-34 terkait pengaturan dan pelabelan kreta Bali Smita untuk angkutan pariwisata.

Di samping itu, juga mendorong dilaksanakannya sertifikasi gratis bagi pelaku usaha transportasi tersebut.

Kedua, DPRD Bali akan mendorong peningkatan Pergub Nomor 40 Tahun 2019 menjadi peraturan daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan disertai sanksi bagi pelanggar.

Ketiga, pihaknya akan meminta Pemeritah Provinsi Bali untuk menyiapkan call center atau hotline yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran aturan terkait tata kelola angkutan pariwisata atau sewa khusus berbasis aplikasi.

Baca juga :  Rochineng: Buleleng Harus Kita ‘Ambil’

Keempat, ia akan memastikan bahwa pengemudi angkutan sewa khusus (ASK) dan angkutan pariwisata adalah mereka yang ber-KTP dan berdomisili di Bali.

Kelima, proses pembentukan Perda akan melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. “Perda ini membutuhkan kajian, karena ada aturan hukum di atasnya. Perkiraannya nanti akan berjudul ‘Moda Transportasi Secara Menyeluruh’, sehingga tidak lagi bersifat khusus,” jelasnya.

Dalam aksi itu, Koordinator FPDP Bali Made Darmayasa, mengatakan pihaknya membawa enam tuntutan yaitu pembatasan kuota mobil taksi online di Bali, penertiban dan penataan ulang keberadaan vendor-vendor angkutan sewa khusus di Bali termasuk juga rental mobil dan motor.

Baca juga :  DPRD Bali Setujui Raperda Tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali

Lalu, pembuatan standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus, melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya KTP Bali, mewajibkan mobil pariwisata bernomor polisi Bali dan memasang identitas yang jelas di kendaraan, serta melakukan standarisasi pada driver pariwisata yang berasal dari luar Bali.

Lebih lanjut Darmayasa menyampaikan, wacana penolakan taksi berbasis aplikasi online sejatinya sudah bergulir sejak lama. Alasannya serupa, keberadaan taksi online dinilai merugikan para sopir konvensional di Bali.

“Hak kita dirampok diambil kaum kapitalis yang bermodal sangat besar di Bali, ini semenjak datangnya taksi online di Bali,” imbuhnya.

Reporter: Komang Ari
Editor: Agus Pebriana