DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pemasangan plang milik lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) di atas lahan waris keluarga Jero Kepisah Denpasar yang bersengketa di Jalan Batas Dukuh Sari, Gg. Dara Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan menuai kecaman.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap arogan yang tak seharusnya dilakukan oleh sebuah LSM.

Baca juga :  Kesbangpol Bali Ajukan Kenaikan Anggaran Banpol Jadi Rp15 Ribu per Suara Sah

Wiryanata mengonfirmasi bahwa LP-KPK memang terdaftar di Kesbangpol Bali, serta memiliki legalitas dari Kemenkumham RI dan Kemendagri.

Namun, ia menegaskan bahwa legalitas tersebut tidak memberikan kewenangan kepada LP-KPK untuk melakukan penyegelan atau pemasangan plang terkait penguasaan lahan.

“Seharusnya tidak boleh. Ini model arogansi LSM. Tentu hanya Aparat Penegak Hukum (APH) yang berhak,” tegas Wiryanata melalui pesan singkat, Senin (25/11/2024).

Ia menjelaskan, sesuai aturan, LSM hanya berperan dalam pengawasan serta menampung laporan masyarakat terkait kebijakan pemerintah, bukan bertindak layaknya aparat penegak hukum.

Baca juga :  Kesbangpol Bali Minta Peran Aktif Parpol Sukseskan Pemilu 2024

Langkah LP-KPK ini dianggap memicu keresahan dan menimbulkan kesan seolah-olah LSM dapat bertindak di luar batas kewenangannya.

Kesbangpol Bali mengingatkan semua pihak untuk tidak melangkahi peran dan fungsi lembaga hukum resmi demi menjaga ketertiban dan kepercayaan publik.

Sementara diberitakan sebelumnya, Sekretaris LP-KPK Komda Bali, Alberto Da Costa mengatakan pemasangan plang atas dasar permintaan Agung Eka Wijaya, selaku pihak yang mengklaim memiliki lahan.

Baca juga :  Dukung Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih, Kesbangpol Bali Bagi 7000 Bendera di Perempatan Sanur

Sayangnya, dokumen-dokumen diperlihatkan LP-KPK hanya berupa bukti petunjuk awal yang belum teruji kebenarannya di pengadilan yang menjadi dasar Agung Eka Wijaya sebagai pemilik lahan.

“Kita kan hanya mengawal saja. Karena dasar-dasar dia meminta itu menurut kita ada. Bagi kita, ketika ada orang mengadu ke kita, kita berusaha memberi pengawalan,” ungkap Alberto.