DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memastikan bahwa pemerintah provinsi siap melaksanakan kebijakan pungutan bagi wisatawan asing (wisman) yang akan mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024. Kesiapan ini disampaikan rapat teknis bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Mahendra Jaya meminta agar dapat diberikan intensif atau upah pungut bagi endpoint atau pihak ketiga baik itu akomodasi wisata, destinasi wisata, travel agent maupun cruise agent yang membantu mengumpulkan tourism levy tersebut.

“Pararel dengan ini ke depan nanti agar disiapkan usulan perubahan Perda dimana kita perlu memberikan insentif atau upah pungut. Kalau tidak repot ini karena kita ngambilnya bukan di bandara tetapi salah satunya di destinasi wisata,” kata Mahendra Jaya.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Ajak Seluruh Komponen Gotong Royong Atasi Kebakaran

Ia juga menekankan bahwa sosialisasi terkait tourism levy harus semakin digiatkan khususnya mengenai tujuan dan peruntukan dari pungutan bagi wisatawan asing tersebut.

Menurutnya hal tersebut sangat penting untuk digaungkan dan diketahui oleh wisatawan sehingga wisatawan dalam membayar tidak merasa terbebani karena mengetahui secara jelas peruntukannya adalah untuk pelestarian budaya dan penanganan sampah di Bali.

Baca juga :  Pj. Gubernur Apresiasi Peran PAKIS Bali Majukan Adat dan Budaya

Sementara untuk menarik minat wisatawan, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa tourism levy akan bekerjasama dengan destinasi wisata yang ada di Bali baik destinasi alam, destinasi budaya maupun destinasi buatan untuk memberikan voucher potongan harga kepada wisman yang telah membayarkan tourism levy.

“Hal ini untuk merangsang wisman membayar sebelum tiba di Bali karena akan mendapatkan voucher potongan harga paling besar,” terangnya.

Terkait aplikasi, Kadis Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana menyampaikan bahwa secara umum aplikasi Love Bali yang akan digunakan untuk pungutan wisatawan asing sudah siap dan telah lulus uji Sistem Internal Test (SIT), User Acceptance Test (UAT), Assessment Infrastructure maupun Information Technology Security Assessment (ITSA) serta Voluntary Vulnerability Identification and Protection Program (VVIP) dari BSSN yang menjamin keamanan data dan informasi yang tersimpan.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Buka Pelatihan Satpol PP Pariwisata

Sementara itu, Kadispar Provinsi Bali, Tjok. Bagus Pemayun menyampaikan bahwa kedepannya tata cara pungutan untuk wisatawan asing akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. Namun sebelumnya akan didahului dengan pelaksanaan MoU serta Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BPD Bali serta GIPI Bali.

Editor: Agus Pebriana