DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Sidang perkara dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud) yang menjerat mantan Rektor Unud, Prof I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (16/1/24) menghadirkan saksi auditor, I Gede Auditta Perdana Putra.

Di muka sidang, I Gede Auditta Perdana Putra selaku auditor yang dipesan oleh tim penyidik mengakui bahwa dari tujuh orang timnya hanya satu orang yang memiliki izin investigasi.

“Benar yang memiliki izin melakukan investigasi hanya saya saja, tetapi tim yang lainnya tidak memiliki izin investigasi hal tersebut diatur oleh asosiasi dan sah,” ujar Gede Auditta saat dicecar oleh penasihat hukum terdakwa yakni Hotman Paris Hutapea dkk.

Hal tersebut langsung direspon oleh PH Terdakwa Prof Antara yakni Gede Pasek Suardika. “Coba tunjukan mana aturan yang sah tersebut ini tidak masuk akal bagaimana bisa bekerja tidak berizin,” sebut Pasek.

Baca juga :  Sidang Pungli UPPKB Cekik: Pengakuan Kepala BPTD Bali Bikin Hakim Heran

Auditta kembali berkelit dengan menyebut bahwa aturan tersebut tidak dimiliki dan harus diminta ke asosiasi terlebih dahulu.“Saya akan mintakan ke asosiasi terlebih dahulu saya tidak memegang aturan tersebut,” tambahnya.

Selain izin dari ke 6 auditor tersebut yang dipertanyakan tim PH Prof Antara kembali menggali informasi tentang bagaimana mekanisme melakukan audit, apakah sudah mengirim surat ke objek yang di audit.

“Saya mengirimkan surat langsung ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk ditembuskan, ke Unud dua kali, karena saya tidak mengetahui letak kantor Unud jika kampusnya saya tau,” tambahnya.

Baca juga :  Kasus Dugaan Korupsi SPI Unud: Prof Antara Dituntut 6 Tahun Penjara

Lantas hal tersebut dicecar oleh PH Prof Antara dengan dalih melanggar ketentuan dalam proses audit yang berlaku.

“Ini prosesnya sudah melanggar ketentuan dimana mekanisme seharusnya surat tersebut ditujukan ke objek setelah tidak direspon baru bersifat kepada aparat penegak hukum (APH) apakah anda tidak mengetahui prosedur?,” tanya pasek.

Selain tidak mengirim surat kepada objek audit pelanggaran selanjutnya adalah tim auditor melakukan audit setelah dilakukannya penyidikan padahal secara aturan hak tersebut tidak dibenarkan.

“Aneh sekali bisa melakukan audit kerugian negara saat sudah penyidikan padahal aturannya jelas hal tersebut bisa dilakukan saat penyelidikan, beginilah jika asal menerima order,” sentil Pasek.

Selanjutnya keanehan yang ditemukan adalah tim auditor sama sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi Adi Panca, tim Auditor hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca juga :  Yakin Tak Korupsi, Prof Antara Tantang Sumpah Cor

“Pengakuan auditor tadi memeriksa saudara Adi Panca nyatanya saat sidang saksi (Adi Panca, red) hanya diperiksa penyidik Kejati, dan staf anda hanya menandatangani BAP,” sebut Pasek.

Di akhir perdebatan tersebut, Pasek meminta Majelis Hakim untuk memproses auditor tersebut secara hukum karena melakukan kesaksian palsu di persidangan.

“Majelis Hakim yang terhormat saya meminta agar auditor tersebut diproses secara hukum karena sudah memberikan kesaksian palsu di persidangan karena dalam kesaksiannya dan fakta sebenarnya sangat berbeda salah satu contohnya mengaku memeriksa Adi Panca ternyata hal tersebut tidak pernah dilakukan,” pungkas Pasek.

Reporter: Dewa F
Editor: Nyoman