DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar menggelar workshop penguatan kapasitas perempuan calon anggota legislatif (caleg). Kegiatan ini untuk mendorong caleg perempuan dapat bersaing secara mumpuni sehingga angka keterwakilan perempuan meningkat pada Pemilu 2024. 

Kegiatan workshop yang bertempat di Hotel Aston Denpasar, Senin (03/04/2023) ini dihadiri oleh seluruh anggota dan Calon Legislatif dari perwakilan perempuan DPRD Kota Denpasar. Disamping itu juga hadir  Staf Ahli Bidang Kesra dan SDM Setda Kota Denpasar, I Nyoman Artayasa, Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar, IGA Sri Wetrawati.

Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar, IGA Sri Wetrawati mengatakan, keterlibatan perempuan dalam politik amatlah penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri.

“Jika masalah perempuan dititipkan pada wakilnya yang tidak memiliki perspektif tentang masalah perempuan, maka hampir dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak akan peka terhadap persoalan-persolan perempuan,” tuturnya.

Baca juga :  Hadiri HUT BKOW, Wagub Cok Ace Puji Semangat Perempuan di Tengah Pandemi

Lebih lanjut, Sri Wetrawati menambahkan bahwa eksistensi keberadaan perempuan dalam ranah demokasi akan berdampak positif dalam mewarnai dan memperkaya khasanah demokratis yang berkualitas.

“Dinamisnya perkembangan arus demokrasi dewasa ini membuka ruang penerimaan yang cukup lapang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai posisi pengambilan keputusan, baik di pemerintahan maupun dalam kemasyarakatan,” ujarnya.

Lebih jauh, Sri Wetrawati mengatakan jika keterwakilan perempuan melalui penerapan kuota minimal 30 persen di parlemen kemudian mengalami kegagalan pada Pemilu 2019. Maka menurutnya kegiatan ini harus berorientasi pada penguatan kapasitas perempuan sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni untuk berkompetisi pada Pemilu tahun 2024. 

“Untuk itu, patut diapresiasi dan didorong bersama, sehingga angka keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024  akan meningkat secara signifikan,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kesra dan SDM Setda Kota Denpasar, I Nyoman Artayasa  mengatakan, kegiatan workshop dilaksanakan untuk mendukung penguatan kapasitas kaum perempuan khususnya bagi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024. 

Baca juga :  Maju DPR RI, Bupati Pasaman Resmi Ajukan Pengunduran Diri

“Seperti kita ketahui bersama bahwa keberadaan kaum perempuan dalam komposisi partai yang menjadi calon anggota legislatif minimal harus mencapai kuota 30 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, tentu akan membawa perubahan yang jauh lebih besar dalam praktek politik dan perumusan kebijakan publik.

“Jika perempuan memiliki keterampilan berpolitik dan tahu cara menjangkau konstituen dan berkoordinasi dengan masyarakat sipil serta memiliki perspektif yang baik tentang kesetaraan dan keadilan gender, tentu akan memiliki peluang dalam pemilu,” ujarnya.

Hambatan Perempuan Terjun Ke Politik

Pada tempat terpisah, aktivis perempuan Putu Asrinidevy mengatakan penyebab minimnya partisipasi perempuan didunia politik diakibatkan oleh  anggapan bahwa politik sangat identik dengan laki-laki. 

Baca juga :  Maju DPR RI, Bupati Pasaman Resmi Ajukan Pengunduran Diri

Menurutnya konstruksi terhadap dunia politik demikian yang membuat seolah-olah antara perempuan dan politik dianggap sesuatu yang tidak bisa dihubungkan satu sama lain sehingga membuat enggan perempuan terjun di politik.

Lebih lanjut, Devy mengatakan beban ganda yang ditanggung oleh perempuan juga menjadi faktor penting yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Disamping berkewajiban mengurusi aktivitas-aktivitas domestik atau rumah tangga perempuan juga dituntut untuk melakukan aktivitas ekonomi. 

“Disamping aktivitas rumah tangga seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak. Terkadang perempuan juga dituntut untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga dengan beban ganda ini membuat perempuan enggan bersentuhan dengan dunia politik yang memang secara pekerjaan sangat padat,” terangnya.

“Terlebih perempuan Bali juga dihadapkan pada tanggung jawab adat dan budaya yang barangkali atas tanggung jawab tersebut membuat perempuan enggan untuk masuk politik. Oleh karena itulah ruang politik diisi oleh laki-laki,” terangnya.