DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali  melaksanakan diskusi bersama pelaku usaha, instansi terkait, dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali. 

Diskusi bersama ini dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas PMPTSP, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana mengatakan Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2022 ini mewajibkan agar DPMPTSP melaksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk dari kalangan praktisi, birokrasi, perusahaan, pebisnis dan pelaku usaha. 

Baca juga :  Kadis DPMPTSP Bali Ajak Warga Bali Hindari Calo Urus NIB

“Dengan harapan ke depan agar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” ungkapnya saat diskusi bertempat di Kantor DPMPTSP Bali, Selasa (31/01/2023).

Lebih lanjut ia juga menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi terkait pelayanan kepada  masyarakat untuk mengetahui tingkat layanan yang diperoleh masyarakat, pebisnis dan pelaku usaha itu sendiri.

“Seperti yang diketahui bersama bahwa pengurusan ijin berusaha saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat,” terangnya.

Baca juga :  Disdukcapil Denpasar Gelar Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan

Pada kesempatan tersebut juga ia mengungkapkan DPMPTSP pada tahun 2022 masuk ke dalam 5 Besar Pelayanan Terbaik se-Indonesia dan mendapatkan nilai (A), sehingga untuk kedepan pelayanan terhadap publik khususnya layanan perijinan dan non perijinan harus ditingkatkan berdasarkan dengan standar yang diberlakukan. 

Sesuai dengan tugas pokok, DPMPTSP melaksanakan proses perijinan baik melalui sistem OSS usaha maupun prestise yang melaksanakan proses perijinan dan non perijinan. 

Dimana prestise merupakan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, namun saat memasuki sistem OSS maka itu sudah menjadi kewenangan pusat termasuk SOP yang berlaku.

Baca juga :  Disdukcapil Denpasar Gelar Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan

Kemudian Langkah langkah yang dilakukan oleh pihak PMPTSP Provinsi Bali adalah memberikan respon terhadap pengaju ijin untuk segera diperbaiki/ pembenahan kembali. 

Disamping juga sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara langsung di kantor, media sosial dan call center, termasuk pendampingan langsung Kabupaten lainnya.

“OSS pasti, cepat dan murah sehingga pelaku usaha yang ingin mengurus ijin jangan menggunakan calo lagi. OSS yang tercatat satu tahun terakhir sebanyak 3000 baik berupa perijinan dan non perijinan,” ungkapnya.