DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALIPenanganan laporan dugaan pemalsuan silsilah AA Ngurah Oka selaku ahli waris dari I Gusti Raka Ampug dari Jero Kepisah, Pedungan, Denpasar kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari ahli hukum pertanahan, Dr Drs I Gusti Agung Ngurah Agung SH MH, menilai oknum penyidik yang menangani perkara tersebut tidak cermat.

“Sekarang banyak sekali gugatan diajukan dengan dasar Pipil, Petok D, atau Ipeda. Sedangkan semua surat semacam pembayaran pajak zaman ordonansi lama sudah tidak punya kekuatan hukum sejak tahun 1990. Di sini saya nilai penyidik tidak cermat,” terang Ngurah Agung di Denpasar, Senin (23/1/2023).

Gusti Agung mengatakan, jika seseorang merasa keberatan atas kepemilikan tanah seseorang, maka yang harus dilakukan adalah gugatan perdata terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa dia memang memiliki hak yang sah atas objek tanah tersebut. Terlebih yang dipermasalahkan objek yang telah beralas hak sertifikat hak milik (SHM).

“Jadi dia harus membuktikan bukti haknya dulu secara keperdataan. Baru dapat melapor pidana, jika memang terbukti hak kepemilikannya dan disana ada indikasi dan bukti pemalsuan. Jadi jika alas hak SHM yang telah dimiliki Ngurah Oka dianggap palsu, harus diajukan gugatan keperdataan dulu, karena itu yang mengeluarkan lembaga negara BPN (Badan Pertanahan Nasional),” paparnya.

Baca juga :  Diduga Palsu, Jero Kepisah Minta Polisi Cek Keabsahan Bukti Pelapor

Seperti diketahui, AA Ngurah Oka dilaporkan memalsu silsilah dari I Gusti Raka Ampug (alm) oleh oknum inisial EW atas kepemilikan tanah kurang lebih 8 hektar di Subak Kerdung, Pedungan, Denpasar Selatan. Padahal, Putu Harry selaku kuasa hukum Ngurah Oka, mengungkapkan oknum inisial EW ini bukanlah keluarga dan tidak ada hak atas tanah waris keluarga Jero Kepisah itu. 

Putu Harry bahkan menyebut, pelapor sengaja ingin memanfaatkan tangan aparat untuk menekan dengan tujuan mengincar tanah waris keluarga kliennya itu. Ia menceritakan, kliennya diadukan ke Polda Bali pada tahun 2018 atas tuduhan pemalsuan silsilah. Perkara kali ini adalah yang kedua, setelah sebelumnya laporan yang sama tahun 2015 dihentikan atau SP3 atas perintah putusan sidang praperadilan.

Baca juga :  Kuasa Hukum Jero Kepisah: Polisi Jangan Jadi 'Alat' Mafia Tanah !

Oknum EW ini, kata Putu Harry, melaporkan kliennya di tahun 2015 dengan dasar dokumen, yaitu IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah) tanah tahun 1948, 1952, 1954 yang mana dokumen itu disangsikan kebenarannya, dan telah dibuktikan dalam sidang pra peradilan bahwa dokumen itu tidak sah.

Beberapa dari dokumen itu, katanya, dibuat di hari Minggu, yang mana tidak ada kantor buka di hari Minggu. “Kami juga menyangsikan, lembaga stempel tanda tangan itu, karena lembaga itu tidak ada di tahun 1948 atau 1954. Lembaga itu baru ada di tahun 56-an ke atas,” ungkapnya.

Tak pelak, laporan kedua ini membuat kliennya, Ngurah Oka dan keluarga, katanya, merasa resah, mereka menilai ada niat jahat yang ingin mengkriminalkannya. Ngurah Oka hingga harus bersurat meminta pengayoman hukum kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Klien kami merasa dikriminalisasi. Karena EW ini (pelapor, red) menekan klien kami dengan membuat laporan polisi menggunakan dasar dugaan pemalsuan silsilah dan dokumen yang sudah terbukti tidak sah (IPEDA). Tentu klien kami bingung, karena EW ini bukan bagian dari saudara klien kami,” ungkapnya.

Baca juga :  Ahli Waris Jero Kepisah: Apakah Negara Ini Pakai 'Hukum Rimba' ? 

Dikonfirmasi terkait dugaan kriminalisasi tersebut, Kabid Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Bali, Kombes Pol Bambang Tertianto, yang diketahui saat itu dalam proses mutasi ke Mabes Polri, menanggapi normatif adanya dugaan tersebut.

“Kalau itu kan kasus yang khusus di reserse, kalau ditanyakan ke saya berarti harus ada laporan yang kita (Bid Propam) tangani. Jika ditemukan oknum penyidik yang seperti itu kita akan tangani.”

“Pertama tentunya akan ada proses penyelidikan yang dilakukan Paminal (Pengamanan Internal). Nanti akan terbukti apa disitu bisa disiplin, bisa kode etik. Kalau disiplin ditangani Provost (penegakan disiplin dan ketertiban). Kalau kode etik akan ditangani Wabprof (pertanggungjawaban profesi),” katanya kepada awak media di sela-sela konferensi pers akhir tahun Polda Bali, Kamis (29/12/2022).