DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI Gubernur Bali, I Wayan Koster berencana akan melakukan relokasi terhadap 20 rumah warga yang terdampak banjir di Jembrana. Hal ini lantaran posisi rumah tersebut dibawah jalan dan sering berlangganan banjir. 

“Dalam jangka panjang akan ada dilakukan relokasi rumah warga di Jembrana ada sekitar 20 KK, itu mungkin akan direlokasi,” terang Koster saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Jumat (21/10/2022). 

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah menyiapkan tanah bagi warga yang mau direlokasi rumahnya. Menurutnya, relokasi harus dilakukan karena dikawasan tersebut kejadian banjir sudah beberapa kali terjadi.

Baca juga :  Pemprov Bali Akan Suntikan Modal Rp425 Miliar ke BPD Bali

“Karena memang posisi tempat rumah itu dibawah jalan, jadi tidak nyaman jadi karena itu diupayakan untuk direlokasi rumahnya, mudah-mudahan warganya semua mau,” terangnya. 

Koster juga menjelaskan bahwa rumah nantinya akan dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara berkaitan dengan penangan korban banjir, Koster menyampaikan bahwa obat-obatan, dan makanan sudah disiapkan oleh pemerintah. 

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir sejumlah daerah di Bali mengalami bencana banjir dan tanah longsor akibat diguyur oleh hujan dengan intensitas deras. Hal ini mengakibatkan puluhan rumah rusak, jembatan putus, hingga menelan korban jiwa. 

Baca juga :  Koster Minta Enam Pejabat Pemprov Bali yang Baru Dilantik Tancap Gas

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Provinsi Bali dalam Konfrensi persnya, rabu (19/10/2022) menilai bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi disejumlah titik di Bali tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, melainkan juga praktik alih fungsi lahan yang masif sehingga menyebabkan daya dukung lingkungan melemah. 

“Alih fungsi lahan jelas menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya bencana yang diturunkan akibat intensitas hujan yang tinggi seperti banjir dan tanah longsor di berbagai daerah di Bali,” terang Made Krisna Dinata, saat Konfrensi Pers bertempat di Kantor Walhi Bali, Selasa (18/10/2022). 

Baca juga :  Menteri PU Setujui Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani Senilai Rp 773 M

Menurut Krisna Dinata praktik alih fungsi lahan atas nama pembangunan infrastruktur  yang dilakukan di Bali telah menghilangkan subak yang memiliki fungsi sebagai saluran irigasi dan distribusi air untuk menjaga dan mengatur sistem hidrologis air. Pada akhirnya ketika fungsi subak bermasalah maka akan menyebabkan banjir. 

“Hilangnya sawah dibarengi dengan hilangnya subak secara tidak langsung membuat Bali kehilangan sistem hidrologis air alami Kita yang dibuat oleh ekosistem sawah ini. Makin berkurangnya lahan artinya sama dengan mempercepat si bencana ini,” terangnya. (gus)