DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Adanya gerakan warga Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar, menolak pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG di wilayah Sidakarya, Denpasar, terus menuai pro dan kontra. Asumsi dan spekulasi pun berkembang semakin liar di masyarakat.

Baru-baru ini, kembali muncul kabar tak sedap terkait aksi demo serta pemasangan Baliho dan Billboard penolakan Tersus LNG itu. Di balik gerakan itu disinyalir memakan biaya yang tidak sedikit sehingga diduga ada pihak sebagai pendana yang menunggangi gerakan tersebut. 

Salah satunya, muncul desas-desus mengatakan gerakan tersebut didanai oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Intaran dan pihak-pihak lain yang diduga sengaja dilakukan untuk mengalihkan kabar mengenai adanya dugaan korupsi di internal LPD Adat Intaran. 

Bahkan ada yang menilai, aksi penolakan berkedok sebagai aksi penyelamatan lingkungan tersebut ikut ditunggangi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak ingin melihat Bali menjadi mandiri energi. 

Baca juga :  PT DEB: Pembangunan Terminal LNG Sidakarya Tidak akan Merusak Lingkungan

“Dari pagi WA masuk banyak sekali ke HP saya terkait Proyek LNG ini. Baru saja kita akan mulai bernafas menata pariwisata Bali Bangkit sudah ada demo berjilid-jilid. Baliho berbahasa Inggris juga sudah menghiasi jalan protokol, yang mungkin saja ini disponsori pihak-pihak yang ingin Pariwisata Bali makin terpuruk.”

“Mungkin juga ada peran LPD di balik gerakan ini yang sengaja dilakukan untuk menutupi kabar dugaan korupsi yang terjadi, sekali lagi ini hanya dugaan saja. Tolong jangan biarkan pihak-pihak yang ingin Bali hancur dengan provokasi masyarakat menjelang G20.”

“Pak Gubernur (Gubernur Bali Wayan Koster, red) dan Pak Wali (Wali Kota Denpasar Jaya Negara) harus segera duduk ngopi bareng cari titik temu untuk suksesnya Nangun Sat Kerthi Loka Bali salah satunya dengan kemandirian energi Bali. Jangan bersilang statement di media. Sekarang ini tahun politik,” tutur sumber yang menolak disebutkan namanya, melalui pesan Whatsapp.

Baca juga :  Peluncuran Komitmen Rendah Emisi Desa Adat Intaran Dapat Pujian

Dikonfirmasi terkait adanya tudingan tersebut, Ketua LPD Adat Intaran, I Wayan Mudana membantahnya. Ia mengatakan biaya gerakan Intaran Tolak LNG murni dari hasil swadaya masyarakat di 20 banjar se-Desa Adat Intaran. 

“Tidak ada yang kita modali, itu murni swadaya seluruh masyarakat Desa Adat Intaran. Tidak ada pemodalnya ataupun pihak lain yang membiayai (gerakan Intaran Tolak LNG, red), ya kalau sudah urusan LNG, ya biarkan LNG. Begitu juga LPD biarkan LPD, jadi jangan dicampur adukan dan kami berharap ini bisa dimengerti,” tegas Wayan Mudana pada Jumat (22/7/2022). 

Baca juga :  Terminal LNG untuk Kemandirian Listrik Masyarakat Bali, PT DEB: Kita Siap Buka Ruang Dialog

Seperti diketahui, saat ini LPD Desa Adat Intaran juga tengah dirundung masalah dugaan adanya penyimpangan atau korupsi. Bahkan, kasus dugaan tersebut saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. 

“Mengenai (dugaan korupsi LPD Adat Intaran, red) itu, sabar dulu, kami baru mulai. Karena kerja tim masih sangat rahasia untuk proses penyelidikan. Kita terus pantau dan cari tau kebenarannya seperti apa,” ujar Kasi Intel Kejari Denpasar, Putu Eka Suyantha, saat disinggung awak media terkait dugaan korupsi tersebut, di halaman depan Kejari Denpasar, Selasa (19/7/2022). (rai/dhi)