DIKSIMERDEKA, DENPASAR-Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW LMND) Bali mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali untuk meneruskan surat LMND kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. 

Hal ini disampaikan, Ketua EW LMND Bali Jonathan Kevin dalam Aksi #KPKPeriksaErickLuhut, di lapangan Bajra Sandhi Renon, Denpasar, pada Senin (22/11/2021). Aksi #KPKPeriksaErickLuhut ini bertolak dari parkir timur lapangan Renon menuju depan kantor DPRD Bali yang diikuti oleh sekitar 25 peserta aksi. 

 “Aksi ini untuk mendesak DPRD Bali, khususnya untuk mengirim surat tuntutan kami ke KPK, untuk segera mengusut Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan atas penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi terkait dugaan bisnis PCR,” ungkap Jonathan Kevin

Aksi #KPKPeriksaErickLuhut ini bertolak dari parkir timur lapangan Renon menuju depan kantor DPRD Bali yang diikuti oleh sekitar 25 peserta aksi. 

Jonathan Kevin juga menambahkan, rakyat Indonesia sampai saat ini masih sangat prihatin terhadap akibat adanya Pandemi Covid-19 yang menghajar sendi-sendi perekonomian dan kehidupan. Rakyat masih berupaya untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak menentu. Tapi ada segelintir orang malah mengambil untung dari kondisi memprihatinkan seperti ini. 

Dalam aksi tersebut ada empat tuntutan yang disuarakan EW LMND Bali, yakni  (1) Menuntut dengan segera Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memanggil Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dan mengusut tuntas atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan atas kepentingan pribadi. 

(2) Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk memanggil Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir hadir di sidang khusus untuk mempertanggungjawabkan dengan penyalahgunaan kekuasaan terkait bisnis alat kesehatan atau tes PCR. 

(3) Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Haji Joko Widodo untuk menyikapi dugaan penyalahgunaan kekuasaan dua menteri di kabinet yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir soal bisnis alat kesehatan atau tes PCR. 

(4) Menantang Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir untuk segera mempertanggungjawabkan terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menyangkut bisnis alat kesehatan atau tes PCR terhadap rakyat Indonesia

Terakhir, menimbang DPRD Bali tidak menemui massa aksi hari, Jonathan Kevin, menyampaikan, pihaknya akan berkonsolidasi dan menambah massa untuk datang kembali. Akan, tetapi untuk waktunya belum ditentukan karena akan dibicarakan dalam konsolidasi. (Gus)