Konflik di Tubuh PHDI, PP KMHDI: Contoh Tidak Baik untuk Umat
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Menjelang perhelatan Mahasabha XII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dinamika tampak semakin memanas dengan munculnya Mahasabha Luar Biasa PHDI yang diselenggarakan oleh pihak mengatasnamakan Forum Komunikasi PHDI se-Indonesia. Mahasabha Luar Biasa tersebut dilangsungkan di Bali pada 18-19 September 2021.
Menanggapi persoalan tersebut Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), I Putu Yoga Saputra angkat bicara. Ia menilai bahwa dualisme yang terjadi di PHDI selaku Majelis Tertinggi Agama Hindu bukanlah satu hal yang diinginkan oleh umat Hindu di Indonesia.
“Dualisme yang terjadi di tubuh PHDI sekarang tentu bukan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan oleh umat. Seharusnya sebagai majelis tertinggi agama Hindu bisa memberikan contoh yang baik bagi publik, bukan malah sebaliknya,” terang I Putu Yoga Saputra, Selaku Presidium PP KMHDI, Selasa, 21 September 2021.
I Putu Yoga Saputra juga menambahkan bahwa hadirnya PHDI versi “tandingan” akan memunculkan spekulasi adanya konflik kepentingan di tubuh PHDI.
“Dengan hadirnya PHDI tandingan versi Mahasabha Luar biasa menjelang perhelatan Mahasabha XII PHDI ini menunjukan bahwa adanya konflik kepentingan dan kekuasaan di tubuh PHDI. Apa yang terjadi saat ini tentu jauh dari cerminan atau gambaran sebagaimana tugas dan kepentingan PHDI yang sesungguhnya,” ujar I Putu Yoga Saputra.
Yoga mengingatkan bahwa PHDI sebagai sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu hanya memiliki satu kepentingan, yakni untuk memajukan umat Hindu se-Indonesia.
“Kepentingan PHDI intinya bagaimana memajukan umat Hindu se-Indonesia. Sehingga jika ada kepentingan-kepentingan individu atau kelompok di tubuh PHDI yang diluar kepentingan organisasi tentu ini akan menjadi parasit dan benalu yang bisa berimbas pada umat Hindu di Indonesia,” ungkap Yoga.
Yoga juga mendesak kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk segera melaksanakan konsolidasi terbuka, guna mencegah konflik berkelanjutan di sosial media yang dapat memberi dampak buruk terhadap situasi umat Hindu.
“Informasi terkait persoalan ini sudah menjadi diskursus dikalangan umat, sehingga untuk mencegah adanya konflik berkelanjutan di tengah arus informasi di sosial media, kami dari PP KMHDI mendesak kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk segera melaksanakan konsolidasi terbuka, dan kami dari PP KMHDI siap menjadi menjadi fasilitator dalam proses penyelesaian konflik dualisme Parisada Hindu Dharma Indonesia,” desak Yoga. (*/sin)

Tinggalkan Balasan