Thursday, 29-07-2021

Dumas Kasus Tanah Pura Dalem Kelecung, Polisi Masih Lakukan Penyelidikan

DIKSIMERDEKA.COM, TABANAN, BALI – Pengaduan Masyarakat (Dumas) buntut dari klaim tanah sertifikat atas nama Pura Dalem Desa Adat Kelecung, Tabanan masih bergulir di Kepolisian Resor (Polres) Tabanan. Dumas atas teradu Bendesa Adat Kelecung, Warga (penyanding), dan Perbekel Desa Tegal Mengkeb, Tabanan dikatakan saat ini masih dalam proses penyelidikan. 

Dalam Dumas No Reg : Dumas/16/I/2021/SPKT itu sendiri, pengadu mengadukan pihak teradu melakukan pemalsuan dalam terbitnya sertifikat tanah atas nama Pura Dalem Desa Adat Kelecung, Tabanan tahun 2017 seluas 28 are, yang belakangan dipermasalahkan pengadu.

Dikonfirmasi terkait Dumas tersebut, Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP Aji Yoga Sekar, melalui Kepala Sub Bagian Humas Polres Tabanan, IPTU I Nyoman Subagia mengatakan Dumas tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan dalam kasus ini terangnya harus dilakukan dengan hari-hati dan seksama.

“Kasus itu memerlukan kehati-hatian, jadi masih memerlukan proses penyelidikan mendalam. Penyelidikan, dengan pengumpulan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi. Tidak bisa serta merta begitu saja. Ranah hukumnya belum ditemukan, pasal-pasalnya juga belum ditemukan, makanya diperlukan bukti-buktinya dulu,” terang IPTU I Nyoman Subagia, Senin (14/06).

Baca juga :  Komitmen Majukan Pertanian, Bupati Sanjaya Ngantor di Desa Gubug

Lebih lanjut, IPTU I Nyoman Subagia menerangkan, bahwa pihaknya wajib melayani setiap ada pengaduan masyarakat. Dalam prosesnya, jika ditemukan bukti-bukti yang cukup maka dapat dilanjutkan. Jika tidak, dikatakan, tentu akan dihentikan.

“Kalau setiap pengaduan masyarakat kan wajib diterima. Tinggal nanti kalau proses penyelidikan, semisal bukti-buktinya ada, ya dilanjutkan prosesnya. Tetapi jika tidak ditemukan, ya dikembalikan ke ranahnya,” jelas Nyoman Subagia.

Sementara itu, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tabanan, Heryanto menerangkan, bahwa sebelumnya para pihak sudah melakukan mediasi sampai 3 kali, namun mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu kedua belah pihak.

“Masalah ini sudah sempat kita mediasi sampai 3 kali, tapi tidak ada titik temu kedua belah pihak. Kita lembaga pencatat, bukan pemutus. Beda kita dengan pengadilan yang bisa memutus dan punya kekuatan hukum tetap. Kalau ada klaim, ya silahkan menempuh jalurnya (gugatan hukum, red),” ungkap Heriyanto.

Diketahui sebelumnya, Bandesa Adat Desa Pakraman Kelecung I Ketut Siada akrab disapa Guru Kartika bersama Prajuru dan warga adat Desa Pakraman Kelecung, pada Jumat (11/06) mendatangi Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali meminta pendampingan kasus dihadapinya.

Baca juga :  Ny Putri Koster: Pertahankan Predikat Tabanan Sebagai Lumbung Padinya Bali

Siada menerangkan bersama warga Adat, menduga pengaduan pihaknya kepada polisi sebagai upaya untuk melakukan penekanan ketika ia bersama warga tetap mempertahankan aset tanah adat yang dipermasalahkan. 

“Sebelumnya telah melalui beberapa kali mediasi, salah satunya sampai ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari sana kami yakin untuk bertahan. Sekarang ini kami telah diterima dan MDA bersedia memberi perlindungan,” ujar Siada usai audiensi.

Dikatakan Bendesa Kelecung, keputusan tersebut diambil didasari atas fakta dimana tanah adat yang mereka ketahui dari turun-temurun milik adat hingga BPN menerbitkan sertifikat. Salah satu membuat warga bertanya tanya, kenapa pengadu baru sekarang mempermasalahkan padahal sertifikat terbit tahun 2017. 

“Atas sikap warga adat tetap tidak menyerahkan tanah adat inilah belakangan muncul pengaduan ke Polisi terhadap saya selaku Bendesa dan juga penyading bersama Perbekel Desa Tegal Mengkeb,” terangnya.

Baca juga :  Komitmen Majukan Pertanian, Bupati Sanjaya Ngantor di Desa Gubug

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, salah satu warga, Ngurah Alit mengatakan munculnya pengaduan Polisi ini cukup meresahkan warga setempat. Mengingat diketahui warga adat adalah petani dan nelayan yang awam dengan hukum. 

“Sehingga warga bersama Bandesa sepakat untuk memohon perlindungan kepada MDA Provinsi Bali. Dan Jero bendesa telah berapa kali diminta keterangan penyidik Polres Tabanan. Kasusnya masih proses lidik. Ini yang membuat warga kami khawatir,” tutur Alit. 

Terkait kedatangannya pihaknya ini, Alit mengatakan disambut baik oleh pihak MDA. Ia mengatakan, pihak MDA akan mempelajari lebih lanjut mengenai kronologis serta data-data, aduan yang diberikan pihaknya dan akan menyerahkan seluruh prosesnya kepada tim hukum dari MDA Bali.

“Beliau secara informal sih mengatakan, Desa Adat ini kan kuat, harus punya wibawa dan tidak bisa diperlakukan seperti ini,” sebut Ngurah Alit.

Atas respon positif dari MDA Provinsi Bali, Bendesa Adat Kelecung dan warga yang hadir merasa lega. Dia berharap persoalan ini segera dapat diselesaikan, sehingga warga kembali tenang. (Tim)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button