BaliBerandaDiksi EkonomiDiksi Regional

Menjadikan LPD Soko Guru Perekonomian Desa Adat, Penguatan Mutlak Diperlukan

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Penguatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai soko guru perekonomian desa adat mutlak diperlukan. Salah satunya, dengan pembentukan perarem khusus (peraturan khusus desa adat) terfokus mengatur LPD di tiap-tiap desa adat. 

Keberadaan perarem ini menjadi hal mendasar, mengingat LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang dikecualikan dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Demikian salah satu kesimpulan mengemuka dalam dialog ‘Bali Kedat’ di Joglo Sedap Malam, Denpasar, Rabu (7/4).

Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Provinsi Bali, I Nengah Karma Yasa, S.E., sebagai salah satu narasumber dialog mengungkapkan, dari 1493 desa adat di Bali terdapat 1436 desa adat telah memiliki LPD.

Nengah Karma mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pendampingan secara teratur terhadap permasalahan yang muncul di LPD. “Karena bila ada sedikit kelengahan maka dinamika keuangan tersebut akan bergerak begitu cepat,” ungkapnya.

Lanjut Nengah Karma menyatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, sekitar 25 LPD akan diupayakan untuk di bangkitkan kembali. “Hal itu tentu membutuhkan peran penting dari prajuru desa adat untuk membangkitkan kembali LPD yang ada di Bali,” jelasnya.

Baca juga :  Kukuhkan 3 Lembaga Desa Adat, Gubernur Koster Minta Agar Dikelola Baik, Lurus, dan Tulus

Kesempatan sama, Patajuh Bandesa Agung Bidang  Perekonomian dan Keuangan Adat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, I Ketut Madra, S.H.MM, mengakui, masih kurangnya regulasi khusus mengatur di masing-masing desa adat yang khusus mengatur LPD diharapkan kedepan bisa disempurnakan.

Ia mengaku pihaknya masih terus mendata dan memantau agar semua desa adat di Provinsi Bali memiliki pararem yang mengatur terkait LPD. “Karena terpantau hanya beberapa desa adat saja yang baru mempunyai pararem tersebut,” jelasnya.

Ketut Madra menjelaskan meskipun MDA sebagai paiket yang menaungi desa adat di Bali, namun MDA tidak dapat langsung menyelesaikan masalah yang ada di LPD.  

“Karena LPD merupakan milik dari Desa Adat, sehingga bila terdapat masalah di LPD seharusnya diselesaikan di tingkat desa adat dulu, karena majelis MDA hanya dapat menghormati keputusan yang dihasilkan oleh desa adatnya masing-masing,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Pemerhati LPD Bali Ir. AA. Rai Astika, yang menyatakan banyak desa adat yang belum memiliki pararem, serta masih banyak pararem yang dimiliki belum mampu melindungi LPD serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Baca juga :  Aktifkan Kembali Satgas Gotong Royong, Gubernur Koster Suntik Desa Adat Dana Rp74,65 Miliar

Rai Astika juga mengharapkan terciptanya kualitas SDM yang dimiliki masing-masing LPD, sehingga tercipta SDM yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan lingkungan.

“Seperti halnya pandemi Covid-19 ini, diharapkan SDM tersebut mampu berinovasi untuk membangun LPD tersebut. Karena kebanyakan LPD yang tidak berkembang yaitu LPD yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rai Astika mengharapkan dapat membangun sistem pengawasan yang berbasis risiko di tingkat LPD. 

“Astungkara kami masih berjuang di tahun 2021 ini, dapat membangun Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat di setiap LPD, sehingga dapat memperkuat sistem pengawasan dan mendorong LPD mempunyai panureksa untuk melakukan pengawasan internal,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut juga dihadiri oleh Kepala LPD Desa Adat Kesiman, Denpasar Timur Drs. I Wayan Rayun, MBA., sebagai contoh LPD yang sukses dalam tata kelolanya. 

Menurut Wayan Rayun kejelasan visi-misi LPD, serta komitmen kuat mewujudkannya ditopang manajemen dan SOP (standar prosedur operasional) yang jelas, termasuk juga pengembangan SDM (sumber daya manusia) LPD dengan menerapkan reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) bagi karyawan, menjadi kunci keberhasilan LPD dikelolanya.

Baca juga :  Dewa Indra: 'Nyepi Desa Adat' Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Selain itu, tidak kalah penting menurutnya keharmonisan hubungan Prajuru (Pengurus LPD), Kepala LPD, Bendesa, dan Prajuru Banjar sangat mempengaruhi perkembangan LPD di desa adat masing-masing.

Prajuru desa, bendesa, kelian banjar memiliki peranan penting dalam menjaga eksistensi LPD. Hubungan yang positif kepala LPD dengan Jero Bendesanya akan membawa dampak positif bagi perkembangan LPD-nya, begitupun sebaliknya,” ungkapnya.

Selain hal itu, tips kesuksesan pengelolaan LPD sebut Wayan Rayun secara teknis LPD harus memanfaatkan teknologi karena mempercepat proses dan layanan, juga meningkatkan sistem panureksa (pengawasan) internal.

“Teknologi IT akan membawa keuntungan termasuk aplikasi samsat online, ATM, penjualan token dan pembayaran listrik, PAM (pembayaran air) dan lainnya selain itu juga memperkuat sistem pengawasan internal oleh panureksa dan setiap akhir tahun kita menunjuk auditor publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja LPD,” tandasnya. (dhi/sin)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button