DIKSIMERSEKA.COM, DENPASAR, BALI – Hukum adat yang ada di Bali selama ini hanya berdasarkan kata sepakat yang tertuang dalam awig-awig dan pararem, yakni sanksi berupa teguran serta peringatan bagi yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Dapat diartikan ini sebatas tindakan adat atas pelanggaran warganya sesuai aturan yang disepakati.

Belakangan semakin maraknya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan Desa Adat, membuat banyak pihak, khususnya para tokoh adat, memikirkan sanksi adat baru sebagai hukuman tambahan bagi orang-orang Bali yang melakukan tindak kejahatan.

Baca juga :  Penanganan Masalah LPD, Kadis PMA Bali: Mohon Dikembalikan ke Desa Adat

Ketua Ikatan Pemangku Desa Adat Denpasar, Mangku Bandem mengatakan, sanksi adat yang diberikan umumnya bersifat menciptakan keseimbangan bermasyarakat. Karena itu, sependapat dengan pemerintah dan Majelis Desa Adat (MDA) yang akan menerapkan sanksi adat sebagai hukuman tambahan.

“Kami setuju, kalau yang terbukti melakukan kejahatan setelah menjalani proses peradilan dengan hukuman tetap, lalu dikenakan hukum adat sesuai yang berlaku di desanya,” ujar Mangku Bandem, Jumat (18/10).

Baca juga :  Gubernur Koster Ajak Bendesa Madya di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali Solid Memperkuat Desa Adat

Menurut dia, sanksi adat ini sebelumnya pernah diminta oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, mengajukan penambahan sanksi terhadap para pelaku kejahatan oleh masyarakat Bali di Pulau Dewata.

Selain sanksi kriminal, semua pelaku kejahatan akan dikenai sanksi adat berupa Kanorayan atau pelaku dikeluarkan dari daerah Bali. Ditambah lagi sanksi Prayascita atau membayar uang upacara penyucian wilayah (desa/banjar).

Baca juga :  1.493 Desa Adat di Bali Berpotensi Menjadi Desa Wisata

“Pemerintah kala itu sudah sigap mendengarkan pengajuan serta menerapkannya. Semoga pemerintahan yang baru ini lebih tanggap,” ungkapnya.

Karena penerapan sanksi adat itu sangat diharapkan oleh penganut agama Hindu. Meski, sudah diterapkan pada beberapa kasus kejahatan. Hanya saja warga Bali berharap semua kasus kejahatan, pelakunya harus mendapatkan dua sanksi adat tersebut.”Kami tetap berharap seluruh instansi hukum menerapkan permintaan warga Bali ,”tandasnya. (DK)