DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diminta memberikan insentif pajak bagi dunia usaha setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 ditetapkan naik menjadi Rp4,5 juta.

Insentif pajak tersebut dinilai bisa mengurangi beban perusahaan dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan UMP.

Adapun Gubernur Bali Wayan Koster resmi meneken Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.

Dalam keputusan yang mulai berlaku 1 Januari 2027, Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan. Nominal tersebut naik 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3,2 juta.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali Bidang Ketenagakerjaan Ni Nengah Sudiasih mengatakan kenaikan UMP Bali 2027 yang cukup signifikan tentu akan memukul dunia usaha. Terlebih, Sudiasih mengatakan kenaikan tersebut belum sejalan dengan kondisi perekonomian dan tingkat produktivitas tenaga kerja di Bali.

“Inflasi kita 3 persen, lalu pertumbuhan ekonomi kita kisaran 5 persen. Berbeda dengan Maluku Utara yang tumbuh 20 persen ya,” ungkapnya, Sabtu (21/11/2026).

Sudiasih mengatakan pada umumnya, perusahaan telah menyusun rencana anggaran untuk tahun depan sejak Agustus 2026. Rencana anggaran tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Akibat kenaikan upah yang cukup besar yaitu 42 persen, kata Sudiasih akan memaksa perusahaan untuk kembali menghitung struktur anggaran pembiayaan.

“Kenaikan sampai 42 persen ini memukul industri ya sehingga mereka harus menghitung ulang anggaran mereka,” ungkapnya.

Dalam penghitungan tersebut Sudiasih mengatakan keuangan perusahaan tentu mengalami tekanan mengingat ada pembekakan untuk menggaji pekerja. Alhasil perusahaan pun akan memutuskan untuk melakukan efisiensi.

Menurut Sudiasih salah satu efisiensi yang dilakukan adalah pada komponen tenaga kerja dengan melakukan pengurangan pekerja secara bertahap seperti tidak memperpanjang kontrak karyawan atau tidak mengganti pekerja yang memasuki masa pensiun.

“Tidak mungkin perusahaan akan mengurangi biaya pemasaran mereka atau biaya operasional mereka seperti listrik, air, dan lainya,” ungkapnya.

Sudiasih menyebut kondisi tersebut sebagai rightrizing yakni penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

Untuk itu, dalam rangka menanggulangi dampak kenaikan UMP tersebut, Sudiasih meminta pemerintah bisa memberikan insentif kepada dunia usaha.

Salah satu opsinya adalah melakukan pengembalian sebagian pajak yang telah disetorkan oleh perusahaan untuk membantu menanggung kenaikan upah seperti ketika Pandemi Covid-19.

“Skemanya sama seperti ketika kita Covid dulu ya. Jadi ada pengembalian pajak untuk perusahaan,” ungkapnya.

Sudiasih menilai skema tersebut dapat menjadi salah satu upaya mencegah perusahaan mengambil langkah efisiensi yang lebih besar.

Sementara itu, Komisi IV DPRD yang membidangi ketenagakerjaan meminta dunia usaha menghindari melakukan PHK setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 naik menjadi Rp4,5 juta.

Suwirta mengatakan kenaikan UMP akan meningkatkan produktifitas pekerja yang nantinya berimbas pada kinerja perusahaan.

Di samping itu, Suwirta mengatakan, kenaikan UMP tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendekatkan pendapatan mereka dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali sebesar Rp5,6 juta.

Karena itu, Suwirta berharap kenaikan UMP tidak memunculkan PHK massal oleh perusahaan. Dia justru menilai peningkatan upah dapat mendorong produktivitas pekerja.

Reporter: Agus Pebriana