DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) di Kertha Sabha, Jumat (20/11/2026).

Kunjungan kerja itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima Trihastoto. Ia didampingi anggota Komisi II Muhammad Khozin, Aziz Subekti, dan Ahmad Irawan.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Bali serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Bali.

Aria Bima mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi, data, dan berbagai persoalan terkait tata kelola pemilu. Ia mengatakan masukan dari pemerintah daerah dan kalangan akademisi akan menjadi bahan penyusunan perubahan UU Pemilu.

Menurut Bima, evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki.

Persoalan itu mencakup kompleksitas pemilu serentak, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas rekrutmen penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penguatan pengawasan partisipatif juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Tanpa Bawaslu dan KPU yang berkualitas, saya rasa kepercayaan masyarakat akan lemah,” kata Aria Bima.

Selain persoalan kelembagaan, Aria menyoroti kompetensi pemilih yang dinilai turut memengaruhi kualitas demokrasi.

Ia menyebut sekitar 68 persen pemilih, berdasarkan survei menentukan pilihan yang tidak terlepas dari keinginan memperoleh sembako dan bantuan sejenisnya.

Menurut dia, kecenderungan tersebut menunjukkan pemilih semakin pragmatis dan kurang kritis dalam menentukan pilihan politik. Kondisi itu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para elite politik.

“Pemilih tidak hanya semakin kurang kritis, tetapi juga semakin pragmatis dalam menentukan pilihan. Mereka tidak lagi memiliki imajinasi dan aspirasi yang kuat ketika memasuki bilik suara,” ujarnya.

Aria mengatakan pemilih semestinya memiliki harapan dan pertimbangan jangka panjang ketika menentukan pilihan untuk masa jabatan lima tahun.

Karena itu, perubahan UU Pemilu tidak cukup hanya memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi.

Ia menegaskan perubahan regulasi tersebut harus didasarkan pada evaluasi objektif terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024, bukan kepentingan politik jangka pendek.

Pengalaman dua kali penyelenggaraan pemilu itu perlu menjadi dasar untuk menentukan ketentuan yang masih relevan, perlu disempurnakan, maupun membutuhkan perubahan mendasar.

Sementara itu, Gubernur Koster dalam kesempatan itu menerangkan pengalaman Pemilu 2024 di Bali. Koster mengatakan pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih di Bali sekitar 83,34 persen. Sementara itu untuk Pilkada yaitu sekitar 71,9 persen.

“Sudah cukup tinggi. Kedepan kami harus pacu ini agar lebih meningkat dan itu menunjukan kematangan demokrasi,” ungkapnya.

Di samping itu, Koster juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran untuk menunjang penyelenggaraan Pemilu 2024. Adapun unguk KPU sebesar Rp155 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polda Bali Rp30 miliar, Korem Rp7,5 miliarr, dan Kodam 1,5 miliarr.

Koster mengatakan pelaksanaan Pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan, tetapi membutuhkan sinergis pemangku kepentingan, dukungan anggaran, dan sumber daya manusia.

“Berbagai hal ini harapnya dapat dijadikan bagi panja untuk menyempurnakan regulasi kepemiluan. Kami berharap terjadi jalur yang terbuka dan kontruktif antara panja, pemprov Bali, dan akademisi,” terangnya.

Reporter: Agus Pebriana